TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) ubah aturan terkait mantan narapidana maju dalam pencalonan sebagai kepala daerah di Pilkada. Aturan ini tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 32/PUU-XXIII/2025.

Dalam Pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), mantan terpidana hanya diminta untuk secara terbuka dan jujur kepada publik terkait statusnya. Keterbukaan ini juga diungkap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) sesuai tingkatnya setiap kali mencalonkan diri melalui aplikasi pencalonan.

“Secara jujur dan terbuka menyatakan atau menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU atau KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta, dikutip Tribunnews, Kamis (28/8/2025). 

Kemudian, mantan terpidana juga harus mengulang pengumuman statusnya melalui media massa. Hal itu dilakukan jika mantan terpidana yang mencalonkan diri berpindah daerah pemilihan (dapil) dan atau jenjang pemilihan.

Lebih lanjut, bagi mantan terpidana dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, syaratnya cukup menyelesaikan pidana sepenuhnya tanpa kewajiban menunggu masa jeda 5 tahun untuk bisa mencalonkan diri.

Perkara ini dimohonkan Petrus Ricolombus Omba. Ia merupakan Calon Bupati Boven Digoel nomor urut 3 dalam Pilkada 2024.

Menurut Petrus, norma dalam Pasal 7 ayat 2 huruf 9 UU Nomor 10 Tahun 2016, sebelum diputuskan MK, membuat dirinya didiskualifikasi sebagai Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagaimana Putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, yakni Putusan MK Nomor 260/PHPU.BUP-XXXIII/2025.

Pasal 7 ayat 2 huruf 9 UU 10/2016 sebelum Putusan MK 32:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

Kini menjadi:

g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan:

(i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud;

(ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai /tuntas menjalani pidana;

(iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali;

(iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Berita selanjutnya Pengamat Politik Sarankan DPRD Pilih Plt Jika Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Sebelum Pilkada