Pejabat Kementan Diperiksa Gegara Kasus Korupsi Sapi Bantuan Lampung Selatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Selatan - Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa, P (50), berhasil dibekuk petugas Polres Lampung Selatan.

P terbukti menjual bantuan 20 ekor sapi di Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, bantuan dari Kementerian Pertanian

Kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum itu mencapai Rp 277 juta.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Indik Rusmono membenarkan penangkapan tersebut. 

"Benar, kami telah menetapkan P, Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa, sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sapi program pengembangan ternak ruminansia tahun 2021," ujarnya Selasa (16/9).

Dalam kasus ini polisi juga memeriksa 57 saksi dan 3 ahli, mulai dari pejabat Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan, hingga pembeli sapi.

Ia menjelaskan modus operandi pelaku dengan cara mengajukan proposal bantuan ternak sapi.

"Pada Januari 2021 ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan disetujui, dan pada November 2021 hingga Januari 2022, kelompoknya menerima 20 ekor sapi betina indukan," ujarnya.

Namun, bukannya diserahkan kepada anggota kelompok, sapi-sapi tersebut dipelihara sendiri oleh tersangka P di kandang pribadinya.

"Pada Maret 2022, satu ekor sapi dipotong paksa dan dijual.  Sejak Maret hingga Juni 2023, tersangka menjual 19 ekor sapi lainnya dengan total nilai Rp 191 juta," terangnya.

Ia menyebut uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk kebutuhan pribadi, termasuk biaya sehari-hari, merawat istrinya yang sakit, dan membeli pakan ternak.

Hasil audit kerugian keuangan negara mencapai Rp 277,7 juta. 

"Penyimpangan yang dilakukan tersangka tidak sesuai dan melanggar ketentuan teknis dari Kementerian Pertanian serta mengakibatkan kerugian negara," ujarnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya mengamankan 68 dokumen terkait pengajuan proposal, penetapan penerima, verifikasi calon penerima, lelang elektronik, pendistribusian sapi, hingga berita acara hibah.

Karena perbuatannya, pelaku terancam dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.