Pemprov Lampung Dorong Sertifikasi Halal dalam Program MBG

“Sepengetahuan kami, saat ini belum ada sertifikasi halal tersebut yang terbit, karena memang pendaftaran rata-rata baru dimulai pada 1 Oktober 2025,” ujar Marwansyah, Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya, proses sertifikasi halal untuk dapur MBG masih dalam tahap administrasi dan audit di lapangan.

Ketika ditanya mengenai dampak jika dapur MBG belum memiliki sertifikat halal, terutama di wilayah mayoritas muslim, Marwansyah menjelaskan hal itu bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat.

“Jika dapur MBG belum bersertifikat halal bukan berarti tidak halal, melainkan belum terverifikasi kehalalannya,” jelas Marwansyah yang juga menjabat sebagai Kabag TU Kantor Wilayah Kemenag Lampung.

Ia menambahkan, proses sertifikasi halal untuk dapur MBG dilakukan melalui skema pendaftaran reguler, karena termasuk kategori risiko tinggi.

“Dapur atau SPPG akan mendaftarkan melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Setelah itu, akan diaudit oleh auditor halal, dan hasilnya akan difatwakan oleh Komisi Fatwa MUI. Kemudian baru diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH,” paparnya.

Terkait kriteria penilaian halal dalam pengolahan makanan MBG, Marwansyah menegaskan bahwa seluruh proses harus memenuhi prinsip halal dan toyyib sesuai syariat Islam.

“Mulai dari  pengadaan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian, semuanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPJPH dalam proses ini hanya berperan untuk memverifikasi administrasi pendaftaran sebelum proses audit dan penetapan fatwa dilakukan.(byu)

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama / Bayu Saputra )