REI Sebut Konsumen di Lampung Sulit Dapat KPR

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Tantangan utama pelaksanaan program rumah subsidi di Lampung saat ini bukan lagi keterbatasan kuota. 

Menurut Wakil Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Provinsi Lampung Bidang Perbankan dan Pembiayaan Erson Agustinus, calon konsumen sulit mendapatkan persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank. 

Erson mengatakan, bank masih berpegang pada standar teknis 5C, yakni character, capacity, capital, condition, dan collateral. 

Imbasnya, banyak calon pembeli rumah subsidi gagal mendapatkan pembiayaan.

“Kalau dulu kendalanya kuota, sekarang justru di penyaluran. Bank perlu lebih fleksibel, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Erson, Rabu (29/10/2025).

Dia pun berharap kalangan perbankan dapat memberikan relaksasi dalam proses penilaian agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses program rumah subsidi.

Erson menjelaskan, proyek pembangunan rumah subsidi terbesar saat ini berada di wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran, disusul Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Tanggamus. 

“Wilayah seperti Jati Agung, Tanjung Bintang, Natar, dan Sabah Balau menjadi kantong utama pembangunan rumah subsidi,” jelasnya.

Untuk mendukung promosi dan penjualan, REI Lampung juga rutin menggelar REI Expo serta memperkuat komisariat di berbagai kabupaten dan kota, seperti Metro dan Pesawaran. 

“Kami juga terus menjalin audiensi dengan dinas terkait agar kebijakan perumahan di daerah bisa lebih berpihak kepada pengembang,” tambah Erson.

Selain soal pembiayaan, Erson turut menyoroti terbatasnya lahan permukiman di Kota Bandar Lampung dan Metro akibat rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang minim alokasi untuk zona hunian.

“Kami berharap asosiasi pengembang perumahan seperti REI bisa dilibatkan dalam penentuan RTRW, supaya tahu wilayah mana yang memang layak dikembangkan untuk perumahan,” katanya.

Menurutnya, kebijakan tata ruang harus mempertimbangkan keseimbangan antara ketahanan pangan dan kebutuhan perumahan agar tidak terjadi tumpang tindih antara lahan produktif dengan kawasan permukiman.

Mayoritas Sektor Informal 

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, mayoritas pekerja di Lampung didominasi oleh sektor informal. 

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap besarnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Lampung.

Kadisnaker Lampung Agus Nompitu menyebut, jumlah pekerja di sektor formal di Lampung mencapai 1.434.426 orang atau 29,4 persen dari total angkatan kerja. 

Sementara itu, pekerja di sektor informal jauh lebih besar, yakni 3.444.574 orang atau 70,6 persen.

“Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Lampung masih menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di sektor informal,” kata Agus, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, para pekerja di sektor informal umumnya merupakan kelompok pekerja rentan yang memiliki penghasilan tidak tetap. 

Karena itu, sebagian besar dari mereka masuk dalam kategori MBR.

“Mereka ini biasanya bekerja tanpa kepastian pendapatan, sehingga penghasilannya berada di bawah UMP atau UMK yang berlaku,” terang Agus.

Agus mengungkapkan, jumlah pekerja setengah pengangguran di Provinsi Lampung saat ini mencapai sekitar 578.130 orang. 

Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang masih bekerja namun jam kerjanya di bawah standar ideal. 

Target 1.500 Unit

REI Lampung optimistis target pembangunan 1.500 unit rumah subsidi pada tahun 2025 dapat tercapai hingga akhir tahun ini. 

Hingga dua bulan lalu, realisasi pembangunan telah mencapai sekitar 800 unit.

Erson mengatakan, pembangunan rumah subsidi di Lampung sejalan dengan program nasional 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Program tersebut mencakup pembangunan hunian di kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

“Kuota nasional tahun ini naik menjadi 350 ribu unit. Untuk Lampung, target kita 1.500 unit dan kami optimistis bisa tercapai,” ujar Erson.

Menurut Erson, kebutuhan rumah di Lampung masih cukup tinggi, dengan angka backlog atau kekurangan hunian mencapai sekitar 120 ribu unit. 

Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pengembang perumahan.

Ia menambahkan, Bank BTN Cabang Bandar Lampung menjadi salah satu penyalur utama kredit rumah subsidi, dengan target penyaluran mencapai 3.000 unit pada tahun ini. “Sekitar separuhnya sudah terealisasi,” kata Erson.

Erson juga menyoroti masih terbatasnya akses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja sektor informal seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan pekerja mandiri lainnya. 

Padahal, menurutnya, kelompok tersebut memiliki potensi besar menjadi penerima manfaat rumah subsidi.

“Kalau keran sektor informal dibuka, penerima KPR subsidi akan jauh lebih banyak. Pendapatan mereka sebenarnya cukup, hanya saja belum bisa dinilai secara formal oleh perbankan,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar perbankan dapat bekerja sama dengan komunitas atau asosiasi sektor informal dalam melakukan penilaian kelayakan calon debitur. 

“Bisa juga dibuat program pra-KPR, misalnya calon debitur diminta membuka rekening selama dua sampai tiga bulan agar penghasilannya bisa dipantau,” jelasnya.

Luncurkan KPP

Pemerintah sendiri baru saja meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), atau sebelumnya dikenal dengan istilah KUR Perumahan. 

Peluncuran KPP dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran KPP di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025). 

Hadirnya KPP dianggap dapat mendorong pelaksanaan pembangunan dan renovasi rumah guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Melalui KPP, pemerintah akan memberikan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau kredit/ pembiayaan investasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa individu/perorangan dan/atau badan usaha untuk mendukung program prioritas bidang perumahan. 

"Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat," ujar Airlangga. 

Airlangga berharap agar gubernur, bupati serta wali kota serta perbankan penyalur dari seluruh provinsi di Indonesia ikut mendukung penyaluran KPP. 

Apalagi dalam pembangunan perumahan akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. 

"Saya minta gubernur dan bupati serta wali kota doronglah kontraktor daerah untuk bangun rumah untuk masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto yakni untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini juga pahlawan ekonomi Indonesia," terangnya. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama/Kompas.com)