Berita Lampung

Marindo: Pemprov Lampung Fokus Efisiensi APBD 2026

Menurutnya, poin penting dalam perbaikan APBD 2026 adalah penyesuaian alokasi belanja yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat.

|
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
EFISIENSI - Sekprov Lampung Marindo Kurniawan saat diwawancarai di lingkungan kantor Pemprov Lampung, Rabu (26/11/2025). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan bersama DPRD Lampung sesuai ketentuan yang mengharuskan tindak lanjut maksimal tujuh hari setelah diterimanya hasil evaluasi.

“Ya kami telah melakukan pembahasan kemarin, DPRD dan TAPD sudah selesai. Prinsipnya, kita mengikuti dan menjalankan seluruh catatan dari Kemendagri untuk dilakukan penyempurnaan,” kata Marindo, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, poin penting dalam perbaikan APBD 2026 adalah penyesuaian alokasi belanja yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat.

Termasuk di antaranya penghematan pada pos makan-minum rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan alat tulis kantor.

“Beberapa OPD mengalami penyesuaian kembali pagu anggaran. Belum penghematan, tapi disesuaikan agar proporsional. Fokusnya pada belanja-belanja yang sifatnya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.

Marindo menyebut penyesuaian dilakukan lantaran terdapat pendominasian anggaran hampir Rp 600 miliar yang harus dirapikan kembali melalui penyisiran bersama DPRD.

Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Lampung menjadi satu dari sedikit daerah yang menetapkan APBD 2026 lebih awal.

“Alhamdulillah Lampung termasuk yang pertama dalam penetapan APBD 2026. Kita mengikuti arahan MCP-KPK untuk memastikan APBD ditetapkan tepat waktu,” ujarnya.

Selanjutnya, Pemprov Lampung akan menyampaikan hasil perbaikan APBD 2026 kepada Kemendagri pada Desember 2025.

“Setelah selesai pembahasan dengan DPRD, surat balasan ke Kemendagri kita sampaikan bulan ini juga,” tutur Marindo.

Pemprov Lampung berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus menjaga efisiensi belanja pemerintah daerah.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)

Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved