Hadiri Rapat Pleno TPAKD 2025, Wagub Jihan Nurlela Tekankan Program Keuangan Harus Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela hadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Rabu (17/12/2025).
• Rapat tersebut jadi forum evaluasi sekaligus perumusan program strategis untuk memperluas akses keuangan masyarakat hingga pelosok daerah di Provinsi Lampung.
• TPAKD Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan kepada TPAKD berprestasi, yakni TPAKD Kota Metro, TPAKD Kabupaten Lampung Timur, dan TPAKD Kabupaten Pesawaran.

 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Gedung Pusiban, Rabu (17/12/2025).

Rapat pleno tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus perumusan program strategis untuk memperluas akses keuangan masyarakat hingga ke pelosok daerah di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa seluruh program keuangan daerah harus benar-benar tepat sasaran dan tidak bersifat seremonial semata.

Ia menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani kecil serta peningkatan literasi keuangan sejak dini, termasuk melalui edukasi menabung bagi pelajar.

“Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh apakah program yang selama ini dijalankan sudah efektif dan tepat sasaran. Target kita adalah inklusi keuangan yang secara langsung mendukung pembangunan jangka panjang daerah,” ujar Jihan.

Menurutnya, literasi keuangan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Saya ingin literasi keuangan bukan lagi bahasa elit, tetapi menjadi obrolan sehari-hari ibu-ibu di pasar atau di warung kopi,” katanya.

Selain itu, Jihan juga mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk lebih proaktif dalam mengawal penyaluran dana agar benar-benar berputar di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM pemula.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar. Tugas kita adalah menjaga kepercayaan itu dengan transparansi dan konsistensi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy memaparkan capaian inklusi dan literasi keuangan di Lampung yang menunjukkan tren positif.

Berdasarkan survei tahun 2025, Indeks Literasi Keuangan Provinsi Lampung tercatat sebesar 66,46 persen, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan mencapai 80,51 persen.

“Setiap peningkatan satu persen indeks literasi dan inklusi keuangan diproyeksikan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16 persen. Meski meningkat dibandingkan tahun 2024, tantangan kita masih besar untuk mengejar target inklusi nasional sebesar 91 persen,” jelas Otto.

Otto juga menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung hingga 15 Desember 2025 telah mencapai Rp10,49 triliun.

Ke depan, TPAKD Lampung akan memfokuskan pengembangan ekonomi berbasis komoditas desa melalui program Desa Perkasa, serta mendorong digitalisasi transaksi UMKM agar mampu naik kelas.

Selain itu, rapat pleno juga membahas arah kebijakan TPAKD tahun 2026 yang mencakup pengembangan ekonomi daerah melalui program perhutanan sosial, peternakan sapi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian, termasuk dryer.

Dalam kesempatan tersebut, TPAKD Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan kepada TPAKD berprestasi, yakni TPAKD Kota Metro, TPAKD Kabupaten Lampung Timur, dan TPAKD Kabupaten Pesawaran.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)