Gubernur Lampung Bahas Solusi Permanen Konflik Gajah-Manusia di Way Kambas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Timur – Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat dan unsur TNI memperkuat langkah mitigasi konflik antara gajah liar dan warga desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang telah berlangsung puluhan tahun.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemerintah telah melakukan dialog langsung dengan kepala desa, camat, serta tokoh masyarakat di desa-desa penyangga Way Kambas untuk menyerap aspirasi dan merumuskan solusi konkret.

“Kami melakukan dialog bersama kepala desa, camat, dan tokoh-tokoh desa penyangga di sekitar Way Kambas. Kita menerima aspirasi terkait langkah-langkah penanggulangan konflik gajah dan manusia yang sudah terjadi puluhan tahun,” kata Mirza saat meninjau langsung gajah di Way Kambas, Sabtu (24/1/2025).

Ia menjelaskan, karakter wilayah desa penyangga berbeda-beda. Ada kawasan rawa, semak belukar, hingga wilayah dengan tanggul yang belum memadai.

Sejumlah keluhan juga disampaikan warga, mulai dari tanggul yang masih rendah, keterbatasan personel penjaga malam, hingga kondisi tanggul tanah yang mudah longsor saat musim hujan.

“Saat ini memang sudah ada tanggul yang dikerjakan oleh kabupaten, tetapi belum permanen. Masih berbentuk tanah, sehingga setiap hujan rawan longsor dan masih bisa dilalui gajah. Ini tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas,” ujarnya.

Menurut Mirzani, pemerintah pusat telah melakukan survei awal untuk pembangunan batas pengaman permanen antara kawasan TNWK dan desa penyangga. Proyek ini direncanakan sepanjang hampir 70 kilometer dan dirancang agar tidak mengganggu aktivitas gajah maupun masyarakat.

“Survei sudah selesai, selanjutnya akan dibuat feasibility study. Pembatas ini harus sustainable dan bisa berlaku selamanya. Ini juga tindak lanjut dari perhatian khusus Presiden terhadap konflik gajah dan manusia di Way Kambas,” tegasnya.

Ia menambahkan, isu konservasi Way Kambas bahkan menjadi perhatian Presiden saat bertemu Pangeran Charles di Inggris, dengan kesepakatan penguatan konservasi di 57 taman nasional dan Way Kambas sebagai proyek percontohan.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik gajah-manusia.

“Kami bersatu dalam rangka mitigasi konflik gajah dan manusia. TNI siap membantu sesuai permintaan masyarakat dan pemerintah daerah. Kapan pun diminta, kami siap,” ujarnya.

Ia menyebutkan, satu Batalyon Teritorial Pembangunan yang berada dekat dengan TNWK dapat diperbantukan untuk membantu pengamanan desa penyangga. Namun demikian, diperlukan sinkronisasi SOP, jumlah personel, serta penentuan wilayah penugasan berdasarkan masukan masyarakat.

“Kami perlu kejelasan SOP, berapa jumlah personel yang dibutuhkan, dan di wilayah mana saja. Kalau itu sudah jelas, kami siap mengirimkan pasukan,” kata Mayjen Kristomei.

Di sisi lain, Kepala Balai TNWK Zaidi mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) melalui usulan kenaikan honor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Peningkatan honor MMP sedang kami usulkan ke Pak Menteri. Mudah-mudahan disetujui karena itu sangat membantu teman-teman di lapangan,” ujar Zaidi.