Curhat Sopir Angkot di Bandar Lampung Jelang Pengaktifan Kembali Trayek

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) trayek Rajabasa–Tanjungkarang menyambut positif wacana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengaktifkan kembali trayek angkutan kota yang selama ini dinilai kurang berjalan optimal.

Pengaktifan kembali trayek ini diharapkan dapat memberikan kepastian rute dan meningkatkan aktivitas angkot, di tengah kondisi penumpang yang terus menurun dan persaingan ketat dengan transportasi online.

Dari pantauan di Terminal Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis (29/1/2026), tampak beberapa angkot sedang menunggu penumpang.

Beberapa sopir tampak sedang beristirahat dan menunggu penumpang di salah satu warung.

Beberapa angkot tersebut sudah tampak usang.

Cat bodi kendaraan banyak yang mengelupas dan berkarat.

Terlihat ada beberapa angkot yang sedang diperbaiki.

Beberapa sopir mengeluh kesulitan mendapatkan penumpang.

Menurut mereka, saat ini masyarakat banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan moda transportasi umum.

Selain itu, menurut mereka, keberadaan taksi online dan ojek online menambah persaingan.

Sopir angkot bernama Dahlan mengatakan, secara umum dirinya mendukung rencana pengaktifan kembali trayek angkot.

Menurutnya, hal itu bisa membuat operasional angkot lebih jelas dan teratur.

"Berarti kita akan jelas, ya (soal trayek)," ujar Dahlan di Terminal Rajabasa.

Ia mengakui terjadi penurunan jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau penumpang memang bisa dikatakan berkurang," ujarnya.

Menurut Dahlan, saat ini pendapatan sopir angkot jauh dari kata ideal.

Dalam sehari, penghasilan kotor yang diperoleh berkisar Rp 70 ribu hingga Rp 100 ribu, itu pun belum dipotong biaya operasional.

"Kadang dapat Rp 100 ribu, kadang Rp 70 ribu, Rp 70 ribu–Rp 80 ribu. Itu masih lepas uang bensin, uang setoran," jelasnya.

Meski demikian, Dahlan menilai pengaktifan trayek tidak mempersulit sopir angkot.

Justru sebaliknya, kebijakan itu dianggap bisa membuat angkot lebih aktif beroperasi.

"Kalau untuk dipersulit, saya rasa nggak sih. Lebih baik kayak gitu. Jadi lebih aktif lagi. Kita mau ke mana aja, bebas," katanya.

Dahlan juga mengungkapkan bahwa sosialisasi terkait pengaktifan trayek sebenarnya sudah pernah dilakukan sekitar satu tahun lalu.

Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal di lapangan.

"Sudah ada sosialisasi setahun yang lewat itu, dengar-dengar. Sudah ada, tapi nggak berjalan," ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 lalu sempat ada arahan agar angkot diperbaiki sebagai syarat perpanjangan izin.

Namun, tidak semua angkot bisa memenuhi ketentuan tersebut.

"Katanya bisa diperpanjang 2025 ke atas. Tapi kalau 2024 ke bawah nggak bisa diperpanjang. Dengar-dengar begitu," ungkap Dahlan.

Hal senada disampaikan sopir angkot bernama Adi.

Ia menyebut rencana pengaktifan kembali trayek angkot sebagai kebijakan yang baik, selama tidak memberatkan sopir.

"Dengan adanya wacana pengaktifan trayek ini bagus, ya," kata Adi.

Namun, Adi menyoroti realitas di lapangan yang menunjukkan jumlah penumpang angkot terus menurun drastis.

Hal ini berdampak langsung pada pendapatan harian sopir.

"Penumpang berkurang. Kalau rata-rata kita kerja dari pagi, saya biasanya keluar jam 4–5 pagi, ada juga yang jam 7," jelasnya.

Dengan jam kerja yang panjang tersebut, Adi mengaku pendapatan bersih yang diterima kerap berada di bawah Rp 100 ribu per hari.

"Pendapatan di bawah Rp 100 ribu," ucapnya.

Menurut Adi, salah satu faktor utama menurunnya penumpang angkot adalah kalah bersaing dengan transportasi online yang dinilai lebih praktis dan mudah diakses masyarakat.

Karena itu, ia berharap pengaktifan kembali trayek angkot tidak disertai dengan aturan yang justru membebani sopir, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit.

"Harapannya pengaktifan trayek ini tidak membebankan sopir," kata Adi.

Para sopir berharap pemerintah tidak hanya mengaktifkan trayek secara administratif, tetapi juga memberikan solusi nyata agar angkot kembali diminati masyarakat.

Sehingga keberlangsungan mata pencaharian sopir angkot tetap terjaga di tengah perubahan moda transportasi perkotaan.

Evaluasi

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung menyebut trayek angkutan kota masih menggunakan yang lama.

Kepala Dishub Kota Bandar Lampung Socrat Pringgodanu menyatakan, pengoperasian kembali angkutan umum berupa bus dan angkot masih dalam tahap persiapan dan evaluasi.

"Hingga kini layanan transportasi umum yang baru belum berjalan resmi dan masih menggunakan jalur atau trayek yang lama," ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Menurut Socrat, trayek angkutan dalam kota masih mengacu pada rute lama yang pernah ada sebelum dihentikan pada 2024.

Ia menyebut proses tersebut dilakukan sambil menunggu kesiapan armada baru dan aturan teknis yang akan diberlakukan oleh pemerintah daerah.

"Untuk transportasi umum, saat ini kita baru mau mulai," kata Socrat.

"Kalau secara resmi, bus dan angkotnya memang belum jalan," sambungnya.

Masyarakat nantinya akan tetap melihat pola perjalanan yang relatif sama, namun kendaraan yang digunakan akan lebih modern dan sesuai kebutuhan warga.

Jumlah Trayek Bandar Lampung 2025

Meskipun Dishub belum secara resmi merilis jumlah trayek baru yang akan dioperasikan untuk angkutan dalam kota di 2025, data menunjukkan bahwa trayek resmi angkot sebelumnya telah dihapus pada 2024.

Namun masih terdapat sekitar 15–20 rute tak resmi yang beroperasi di jalanan kota dengan sekitar 200 unit angkot tetap melayani warga.

Rute tersebut mencakup sejumlah jalur populer seperti Tanjungkarang–Rajabasa, Tanjungkarang–Telukbetung, dan Tanjungkarang–Kemiling.

Dishub juga tengah melakukan uji coba terhadap armada dan koordinasi aturan teknis untuk kemudian menentukan jumlah trayek final yang akan digunakan pada saat angkutan umum resmi mulai beroperasi.

Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan warga menjadi fokus agar moda transportasi baru ini dapat menarik kembali minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Socrat menambahkan bahwa penurunan minat masyarakat terhadap angkutan umum bukan semata karena ketersediaan armada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kenyamanan, tarif, dan kebiasaan masyarakat yang telah memilih kendaraan pribadi atau layanan daring.

Terkait taksi listrik, Socrat menegaskan bahwa pengelolaannya bukan berada dalam kewenangan Pemkot Bandar Lampung, tetapi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung dengan cakupan rute antarkabupaten/kota.

Dengan penataan yang tengah dilakukan, Pemkot Bandar Lampung berharap moda transportasi umum bisa kembali berfungsi sebagai sarana mobilitas utama warga, sekaligus membantu mengurangi kemacetan dan ketergantungan pada kendaraan pribadi di dalam kota.

(Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)