Kuota Biosolar Lampung Dipangkas, DPRD Ingatkan Potensi Krisis Jelang Mudik Lebaran

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Lampung menuai kekhawatiran. Di tengah antrean panjang yang masih terjadi sejak 2025, kebijakan pengurangan alokasi biosolar dinilai berpotensi memicu persoalan serius, terutama menjelang arus mudik Lebaran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Yusnadi menilai pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak memperparah kondisi di lapangan.

“Harus dikaji dan dibaca secara riil kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melihat angka statistik. Tidak dikurangi saja sudah terjadi antrean, apalagi kalau dikurangi,” kata Yusnadi, Rabu (18/2/2026).

Antrean Panjang Jadi Alarm

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, antrean BBM bersubsidi jenis biosolar masih menjadi pemandangan umum di sejumlah SPBU di Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan riil masyarakat dinilai masih tinggi.

Lampung yang dikenal sebagai daerah agraris memiliki ketergantungan besar terhadap biosolar. Sektor pertanian, nelayan, UMKM, hingga transportasi logistik menjadi pengguna utama BBM bersubsidi tersebut.

“Kalau memang kebutuhan di Lampung tinggi, pengurangan kuota perlu dipertimbangkan kembali, bahkan seharusnya diusulkan penambahan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.

Data Resmi: Biosolar dan Pertalite Turun

Berdasarkan data resmi dari Pertamina Patra Niaga, kuota biosolar Lampung tahun 2026 tercatat sekitar 779.231 kiloliter atau berkurang 1,45 persen dibanding 2025.

Sementara itu, kuota BBM jenis pertalite turun menjadi 663.420 kiloliter atau sekitar 11,41 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Lampung Sopian Atiek menjelaskan, penyesuaian kuota dilakukan karena tingkat penyerapan tahun sebelumnya dinilai belum optimal, sehingga alokasi disesuaikan dengan realisasi konsumsi.

Gerbang Sumatera dan Ancaman Saat Mudik

Kekhawatiran semakin menguat karena momen mudik Lebaran sudah semakin dekat. Sebagai gerbang Pulau Sumatera, Lampung menjadi jalur utama kendaraan dari Pulau Jawa.

Menurut Yusnadi, kelangkaan BBM di masa arus mudik berpotensi memicu persoalan yang lebih luas, mulai dari kemacetan panjang hingga gangguan distribusi logistik.

“Jika terjadi kelangkaan saat arus mudik, ini akan memicu persoalan baru yang serius,” ujarnya.

Desak Pengawasan Distribusi

Selain meminta peninjauan ulang kuota, DPRD juga mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Hal ini berkaca pada kasus dugaan penyelewengan solar yang sebelumnya ditemukan di wilayah Lampung Timur. Pengawasan ketat dinilai penting agar distribusi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oknum tertentu.

“Pengawasan distribusi harus diperketat agar tidak ada oknum yang bermain di tengah kesulitan masyarakat,” pungkas Yusnadi.

( Tribunlampung.co.id )