Proyek Pagar Rp 838 Miliar di TNWK, Walhi Lampung : Bukan Solusi Efektif

Ringkasan Berita:

• Walhi Lampung melontarkan kritik tajam terhadap proyek pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di TNWK.
• Meskipun proyek senilai Rp 839 miliar ini diklaim pemerintah sebagai solusi konflik gajah-manusia.
• Walhi menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya menyentuh akar persoalan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung melontarkan kritik tajam terhadap proyek pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). 

Meski proyek senilai Rp 839 miliar ini diklaim pemerintah sebagai solusi konflik gajah-manusia, WALHI menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya menyentuh akar persoalan.

Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menegaskan bahwa pembangunan pagar fisik masif menggunakan pipa baja berdiameter 8 inci bukanlah solusi paling efektif. 

Menurutnya, ada persoalan ekosistem di dalam hutan yang jauh lebih mendesak untuk dibenahi.

Irfan menyoroti bahwa secara teknis, pembuatan tanggul pembatas jauh lebih disarankan daripada pagar fisik yang menelan biaya fantastis dari Bantuan Presiden (Banpres).

Baca juga: 43 Tahun Konflik Gajah, Prabowo Putuskan Bangun Pembatas 138 Km di TNWK

"Pembangunan pagar 138 kilometer tersebut kalau bagi pemerintah dianggap sebagai solusi depan. Padahal sebetulnya pagar itu bukan solusi paling efektif. Solusi paling efektif itu adalah pembuatan tanggul pembatasan agar gajah tidak bisa keluar masuk ke pemukiman dan perladangan masyarakat," ujar Irfan, Sabtu (28/3/2026).

Irfan juga mempertanyakan transparansi desain proyek ini yang dinilai minim transparansi publik.

"Kita tidak tahu desain dan model pagarnya seperti apa, apakah pakai beton atau apa. Biayanya mencapai ratusan miliar, tentu bukan biaya yang sedikit dalam melakukan pembangunan ini," tambahnya.

WALHI menilai, TNWK sebenarnya adalah salah satu kawasan hutan yang paling minim interaksi ilegal manusia, baik untuk pemukiman maupun perkebunan. 

Namun, fenomena gajah yang terus menerus keluar kawasan memicu pertanyaan besar mengenai kondisi habitat asli mereka.

"Kenapa gajah selalu main keluar dari TNWK? Ini memunculkan hipotesa, jangan-jangan ketersediaan pakan dan ekosistem di Way Kambas sudah tidak bagus lagi," tegasnya.

Tak cuma masalah pagar dan ketersedian pakan, Walhi juga Irfan mengkritisi rencana skema perdagangan karbon (carbon trading) seluas 30.000 hektar di zona inti TNWK. 

Irfan menilai hal ini merupakan bentuk privatisasi yang justru mempersempit ruang gerak satwa.

"Skema perdagangan karbon ini tidak akan menguntungkan masyarakat, karena lebih kepada privatisasi wilayah. Apalagi ada perubahan zonasi hanya untuk kepentingan pasar karbon. Ini sama saja memperkecil ruang jelajah gajah," jelasnya.

Lebih lanjut, Irfan mengkhawatirkan model pemulihan hutan dalam proyek karbon tersebut.