Risky PPPK di Lampung Sadar Bisa Diputus Kontrak Kapan Saja, 'Siap Tidak Siap'

Ringkasan Berita:

• Polemik pengurangan PPPK dinilai bakal banyak menimbulkan persoalan.
• Pengurangan PPPK ini merupakan dampak dari penerapan ketentuan batas maksimal belanja pengawai 30 persen dari APBD.
• Alhasi PPPK di Indonesia kini dihantui bayang-bayang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Polemik pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) imbas penyesuaian aturan menimbulkan banyak kekhawatiran.

Pengurangan PPPK tersebut merupakan dampak dari penerapan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

Padahal mayoritas daerah telah mengalokasikan keuangan lebih dari 40 persen untuk belanja pegawai. Alhasi PPPK di Indonesia kini dihantui bayang-bayang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Risky, guru PPPK di Bandar Lampung mengatakan, jika jumlah PPPK dikurangi maka akan menimbulkan persoalan di pelayanan.

Menurut dia, itu karena lebih banyak ASN yang pensiun daripada yang masuk menggantikan."Tentunya ini akan membuat pelayanan sangat tidak menjadi optimal dan masih banyak dampak lainnya," ujar Risky.

Baca juga: Batas Belanja Pegawai 30 Persen Ancam Ribuan PPPK, PHK Massal Bisa Tak Terkendali

Dia mengatakan, belum ada isu pemangkasan PPPK di Pemprov Lampung. Namun dia menyadari PPPK selalu dievaluasi setiap tahun melalui e-kinerja. Bahkan untuk gaji PPPK selama ini tidak ada kendala. 

"Jika berbicara tentang perpanjangan kontrak, saya pribadi mengatakan siap tidak siap," kata Risky guru PPPK di Bandar Lampung saat diwawancarai Tribunlampung.co.id via chat WhatsApp, Minggu (29/3/2026). 

Karena dirinya tahu konsekuensi dari peraturan PPPK hanya bersifat kontrak. Namun, dia berharap pemerintah mengadakan seleksi untuk rekrutmen CPNS melalui jalur PPPK. 

"Karena selama beberapa tahun terakhir tidak ada rekrutmen CPNS profesi guru, sehingga banyak yang memilih untuk mendaftar sebagai PPPK," kata Risky. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)