Ketua DPRD Lampung Bicara soal Wacana WFH

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, buka suara terkait wacana penerapan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) sebagai salah satu langkah penghematan energi di daerah.

Giri mengatakan, hingga saat ini belum ada formulasi pasti apakah kebijakan WFH atau WFA akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Namun ia menegaskan DPRD mendorong adanya kajian yang matang sebelum kebijakan itu diambil.

“Kira-kira formulanya seperti apa, itu yang sedang kita dorong. Tapi yang jelas kita harus bijak menyikapi soal hemat energi ini. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa keadaan geopolitik internasional punya dampak ke kita,” kata Giri, Senin (30/3/2026). 

Menurutnya, meski harga BBM di Indonesia masih relatif stabil dan belum mengalami kenaikan siginifika, langkah antisipasi tetap perlu dilakukan sejak sekarang, termasuk kemungkinan pengaturan pola kerja ASN.

Ia menyebut, kebijakan seperti WFH atau WFA bisa saja menjadi salah satu opsi, namun teknisnya harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

“Apakah nanti ada pengurangan hari kerja atau memang WFH/WFA, itu teknisnya pasti dikaji dulu oleh OPD. Kita juga harus melihat kondisi Lampung ini kan dari hulu ke hilir, ekonomi kita banyak di sektor pertanian,” ujarnya.

Giri menegaskan, DPRD pada prinsipnya akan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, termasuk jika Pemprov Lampung nantinya memutuskan menerapkan WFH atau WFA sebagai bagian dari strategi penghematan energi.

“Kami di DPRD tentu mendukung kebijakan yang baik untuk masyarakat. Kalau memang itu yang paling efektif, tentu akan kami dukung sepenuhnya,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menilai kondisi geopolitik dunia saat ini turut memberi dampak terhadap berbagai sektor, termasuk energi. 

Karena itu, semua pihak di daerah perlu memiliki semangat yang sama untuk melakukan penghematan.

“Mudah-mudahan Pemprov Lampung segera mengeluarkan kebijakan yang paling cocok dengan implementasi di ASN maupun swasta. Spiritnya harus sama, energi ini harus kita gunakan dengan bijak,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai strategi penghematan energi perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakter ekonomi di Lampung yang banyak ditopang sektor pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, teknis kebijakan nantinya bisa disusun oleh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama instansi terkait, termasuk kemungkinan pengaturan pola kerja ASN untuk menekan penggunaan energi.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)