Kenaikan Harga Plastik Bebani UMKM, DPR Tekankan Hilirisasi

Ringkasan Berita:

• Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lampung mengeluhkan kenaikan harga plastik yang dinilai memberatkan biaya produksi.
• Kenaikan ini berdampak langsung pada pelaku usaha makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik. 
• Anggota Komisi VI DPR RI, E. Herman Khaeron, menilai solusi jangka panjang terletak pada penguatan hilirisasi industri dalam negeri.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lampung mengeluhkan kenaikan harga plastik yang dinilai memberatkan biaya produksi.

Kenaikan ini berdampak langsung pada pelaku usaha makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik, sehingga margin keuntungan semakin tergerus.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, E. Herman Khaeron, menilai solusi jangka panjang terletak pada penguatan hilirisasi industri dalam negeri.

Menurutnya, kenaikan harga plastik tidak terlepas dari dinamika global, terutama komoditas yang masih bergantung pada pasar internasional.

Ia menjelaskan, Indonesia masih berstatus sebagai negara pengimpor (net importer) untuk sejumlah bahan baku penting, termasuk yang berkaitan dengan plastik.

Baca juga: Raup Omzet Rp52,5 Juta, Bisnis Gilingan Plastik Ikhsan Diuntungkan Kenaikan Harga

“Plastik bahan bakunya dari minyak mentah (crude oil). Ketika harga internasional naik, apalagi dipicu konflik global, tentu akan berdampak pada harga di dalam negeri,” ujar Herman saat ditemui dalam agenda Halal Bihalal Partai Demokrat di Bandar Lampung, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, konflik geopolitik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran turut memicu gangguan distribusi energi global, seperti di Selat Hormuz.

Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan biaya logistik dan harga berbagai komoditas, termasuk plastik.

“Karena kita masih impor, kenaikan harga minyak dunia dan ongkos logistik pasti berimbas ke dalam negeri,” jelasnya.

Meski demikian, Herman mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang sejak awal mendorong penguatan program hilirisasi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Kalau kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi sendiri dan diproduksi secara massal, harga akan lebih terkendali dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasar internasional,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola sektor strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Jika produksi dapat dikuasai negara, maka harga bisa diatur agar tetap stabil dan terjangkau. Ini penting untuk melindungi masyarakat, termasuk pelaku UMKM,” tegasnya.

Herman optimistis, jika program hilirisasi berjalan optimal dan didukung semua pihak, gejolak harga akibat faktor eksternal dapat ditekan, sekaligus menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)