Berita Lampung
FH Unila Kuliah Umum Peran PPNS dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan berlangsung di lingkungan kampus FH Unila menghadirkan PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Ringkasan Berita:
- Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) menggelar kuliah umum.
- Tujuannya untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.
- Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus FH Unila ini menghadirkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) menggelar kuliah umum guna memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus FH Unila ini menghadirkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Cici Anggara sebagai narasumber.
Ia membawakan materi bertajuk Peran PPNS dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Cici menjelaskan bahwa penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan terus mengalami perkembangan. Terutama sejak diterapkannya kebijakan kemudahan perizinan usaha yang dibarengi penguatan pengawasan.
Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan sumber daya alam.
Baca juga: Kemenkeu-FEB Unila Adakan Kuliah Umum, Sarana Membangun IQ dan EQ Mahasiswa
Ia juga menekankan bahwa dalam hukum pidana administrasi, penerapan sanksi mengedepankan prinsip ultimum remedium. Di mana hukum pidana menjadi langkah terakhir jika sanksi administratif tidak efektif.
Selain itu, pendekatan restorative justice mulai diterapkan dengan fokus pada pemulihan kerugian, bukan sekadar penghukuman.
Cici turut menguraikan kewenangan PPNS dalam menangani tindak pidana perikanan. Mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga pengumpulan alat bukti serta penerapan upaya paksa.
Meski demikian, kewenangan tersebut tetap berada di bawah koordinasi penyidik Polri sesuai ketentuan yang berlaku.
Mahasiswa juga mendapatkan gambaran langsung praktik di lapangan. Termasuk keberhasilan aparat dalam menggagalkan penyelundupan jutaan benih bening lobster (BBL) yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa, mulai dari efektivitas sanksi administratif, batas kewenangan PPNS, hingga tantangan pengawasan di wilayah perairan yang luas.
Melalui kegiatan ini, FH Unila berharap mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara hukum pidana dan hukum administrasi secara komprehensif. Serta memiliki perspektif yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan hukum di sektor strategis.
Kuliah umum ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan sesi dokumentasi bersama sebagai bentuk apresiasi serta penguatan kolaborasi antara akademisi dan praktisi.
( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )
| Kuliah Desain Interior IIB Darmajaya Lampung, Mahasiswa Diasah Kepekaan Artistik |
|
|---|
| Massa Aksi Desak Kejati Lampung Usut Dugaan TPPU Kasus SPAM Pesawaran, Nama Nanda Terseret |
|
|---|
| Ramai Isu Merger dengan Gerindra, Begini Tanggapan NasDem Lampung |
|
|---|
| Sidang Kasus SPAM Pesawaran, Saksi Ungkap Perubahan RAB dari Rp 2,5 M Jadi Rp 2 M |
|
|---|
| TNI Bantu Evakuasi Puing Bangunan Terdampak Puting Beliung di Kalirejo Lampung Tengah |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/FH-Unila-kuliah-umum-peran-PPNS-dalam-pengawasan-Sumber-Daya-Kelautan-dan-Perikanan.jpg)