Harga Plastik Naik Drastis, DPRD Lampung Waspadai Dampaknya terhadap UMKM

Ringkasan Berita:

• Berikut wawancara khusus (wansus) dengan anggota Komisi II DPRD Lampung, Fauzi Heri, membahas soal kenaikan harga plastik. 
• Diketahui harga plastik naik hingga lebih dari 50 persen akibat gangguan pasokan energi global di Selat Hormuz.
• Kenaikan ini bukan hanya berdampak pada industri, tetapi juga fondasi ekonomi UMKM.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Plastik menjadi kebutuhan vital bagi pelaku UMKM, sehingga lonjakan harganya kini menjadi sorotan DPRD Lampung.

Diketahui harga plastik naik hingga lebih dari 50 persen akibat gangguan pasokan energi global di Selat Hormuz. Kenaikan ini bukan hanya berdampak pada industri, tetapi juga fondasi ekonomi UMKM.

Untuk membahas lebih lanjut, berikut wawancara khusus (wansus) dengan anggota Komisi II DPRD Lampung, Fauzi Heri.

Pertanyaan: Bagaimana kebijakan dan langkah strategis pemerintah daerah mengatasi kenaikan harga plastik? Apakah ada keluhan UMKM ke Komisi II DPRD Lampung?

Jawab: Ya, publik mungkin sebelumnya tidak tahu atau tidak sadar kalau perang yang terjadi jauh di sana ternyata dampaknya kita rasakan sampai ke negara kita, bahkan sampai ke warung makan, ke UMKM, ke harga plastik karena ini saling berkaitan.

Baca juga: UMKM Lampung Menjerit Buntut Naiknya Harga Plastik, Anggota DPR: Kuncinya Cuma Hilirisasi 

Hari ini dampak perang tersebut membuat kita sadar bahwa plastik yang jadi tema kita pada hari ini, yang tadinya murah dan banyak kita temukan, sekarang mengalami lonjakan. Di lokal kita bahkan sampai 40–50 persen, secara global sempat menyentuh 80 persen.

Nah ini tentunya melahirkan pertanyaan besar, kenapa perang yang terjadi jauh di sana dampaknya terasa di sini, dan apa yang harus dilakukan pemerintah.

Saya perlu menyampaikan fakta global dan nasional. Ini ada konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang memicu gangguan rantai pasok bahan baku, terutama sektor petrokimia.

Plastik ini berasal dari nafta, turunan bahan fosil. Timur Tengah menjadi pusat produksi minyak dunia sekaligus produsen polimer, bahan baku plastik, yang diimpor untuk kebutuhan domestik kita.

Jadi harus dipisahkan, industrinya ada di kita, tetapi bahan bakunya banyak bergantung dari Timur Tengah.

Perang ini juga memicu tersendatnya distribusi, termasuk di Selat Hormuz yang dijaga ketat. Ini jadi tantangan karena ketergantungan bahan baku impor kita bisa mencapai 50 persen.

Di dalam negeri, bahan baku hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan produksi. Sisanya diimpor dari negara produsen seperti Timur Tengah, meski ada alternatif seperti Amerika Serikat, Rusia, China, India, dan Afrika.

Karena selama ini kita bergantung pada Timur Tengah, otomatis terganggu.

Perlu digarisbawahi, yang bermasalah bukan industrinya, tetapi bahan bakunya.

Dampaknya tidak hanya pada harga plastik, tetapi juga harga produk makanan, biaya logistik, hingga inflasi karena plastik merupakan bahan kemasan utama.

Namun perlu dipahami, ini persoalan global, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja.

Pertanyaan: Apa langkah yang harus dilakukan pemerintah?

Jawab: Langkah harus dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Jangka pendek, pemerintah daerah perlu melakukan stabilisasi harga melalui pengawasan distribusi dan harga. Jika konflik berkepanjangan, bisa diberikan subsidi terbatas bagi UMKM kemasan. Selain itu, perlu diversifikasi impor ke negara lain seperti India dan Afrika.

Jangka menengah, pemerintah pusat harus memperkuat industri petrokimia nasional, termasuk percepatan pembangunan kilang dan insentif bagi industri nafta cracker, serta memperkuat kemitraan BUMN dan swasta.

Jangka panjang, Indonesia harus bertransformasi ke bioplastik. Lampung memiliki potensi besar dari bahan seperti singkong, jagung, pisang, dan rumput laut. Selain itu, perlu penguatan ekonomi sirkular dan regulasi substitusi plastik konvensional.

Pertanyaan: Apa strategi bagi pelaku UMKM dan masyarakat?

Jawab: Pelaku UMKM adalah yang paling terdampak. Bioplastik saat ini masih lebih mahal, sehingga transformasi harus bertahap melalui regulasi.

Pemerintah bisa membuat kebijakan larangan bertahap plastik sekali pakai, seperti sedotan dan kantong plastik. Sektor retail modern dan UMKM makanan juga bisa diwajibkan beralih secara bertahap.

Untuk menjaga UMKM tidak terbebani, diperlukan insentif fiskal. Jika plastik konvensional dibuat lebih mahal, pelaku usaha akan terdorong mencari alternatif.

Pertanyaan: Apakah sudah ada keluhan dari UMKM dan bagaimana langkah ke depan Komisi II?

Jawab: Keluhan pasti ada, tetapi pembinaan UMKM belum sistematis. Banyak pelaku usaha berjalan sendiri tanpa pendampingan.

Langkah ke depan adalah membuat database UMKM yang valid, melakukan pemantauan berkala, serta memberikan pembinaan dan pelatihan, termasuk digitalisasi penjualan. Saat ini program sudah berjalan, tetapi belum merata.

Pertanyaan: Bagaimana Lampung bisa bertahan jika konflik terus berlangsung?

Jawab: Lampung tidak perlu terlalu khawatir karena memiliki potensi bahan baku seperti singkong dan jagung. Ini justru peluang untuk membangun industri bioplastik di daerah.

Pemerintah daerah bisa mendorong pilot project industri bioplastik, terutama di sentra produksi singkong.

Pertanyaan: Apa pesan untuk masyarakat dan pelaku UMKM?

Jawab: Dalam kondisi geopolitik global saat ini, masyarakat perlu berhemat, dan pelaku UMKM harus kreatif menghadapi kenaikan biaya produksi.

Meskipun sulit, ini bagian dari dinamika pasar. Pelaku usaha harus mencari terobosan agar tetap bertahan.

Bangsa Indonesia dikenal kreatif dan tangguh, sehingga diharapkan mampu melewati situasi ini. Harapannya konflik global segera selesai agar ekonomi kembali stabil.

Itulah wawancara khusus terkait kenaikan harga plastik bersama anggota Komisi II DPRD Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)