Perputaran Uang dari SPPG di Lampung Capai Rp 1,2 Triliun per Bulan, Total 1.120 Dapur

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satgas dan Kepala KPPG Lampung–Bengkulu, dan tim di ruang rapat DPRD Lampung, Senin (20/4/2026). 

Rapat tersebut membahas perkembangan sekaligus kendala operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung.

Dalam forum itu, DPRD menyoroti progres pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi daerah.

Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan mengungkapkan hingga saat ini terdapat 1.071 dapur yang telah beroperasi di Lampung. 

Sementara total dapur dalam tahap persiapan mencapai sekitar 1.120 unit.

Baca Juga Baru 60 dari 131 Dapur SPPG di Bandar Lampung Resmi Kantongi SLHS

“Kalau kita asumsikan satu dapur itu sekitar Rp 1,1 miliar per bulan, maka perputaran uang di Lampung bisa mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per bulan,” ujar Achmad Heri saat diwawancarai seusai RDP. 

Ia menambahkan, secara total anggaran yang telah tersalurkan melalui program MBG satu dapur mencapai Rp 1 miliar setahun. 

Selain itu, terdapat kebijakan baru di mana tenaga pendidik kini juga menjadi penerima manfaat program MBG.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait operasional dapur yang belum berjalan optimal. 

Salah satu penyebabnya adalah belum terpenuhinya persyaratan sumber daya manusia dan administrasi.

“Permasalahannya cukup kompleks, mulai dari belum memiliki sertifikat hingga kedisiplinan kepala SPPG. Kalau tidak ada tiga personel utama, dapur tidak bisa beroperasi,” jelasnya.

Selain itu, keluhan masyarakat terkait menu makanan yang kurang variatif juga menjadi perhatian. 

Menurut Herry hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penyedia dalam menyusun menu serta kendala distribusi bahan baku.

“Kita punya potensi ikan dan bahan pangan lain yang melimpah, tapi belum optimal karena faktor geografis dan distribusi. Ke depan kita dorong kerja sama dengan BUMDes, koperasi, dan gapoktan,” katanya.