Perputaran Uang dari SPPG di Lampung Capai Rp 1,2 Triliun per Bulan, Total 1.120 Dapur

Masalah limbah dapur juga menjadi sorotan dalam RDP tersebut. 

Herry menjelaskan bahwa pihaknya kini memperketat standar pengelolaan limbah melalui kewajiban instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“IPAL itu terdiri dari empat tahap penyaringan. Ini penting agar limbah yang dibuang sudah dalam kondisi aman. Namun memang ada dapur yang sejak awal belum menyiapkan sistem ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur pengelolaan sampah di daerah, seperti keterbatasan tempat pembuangan akhir (TPA) dan armada pengangkut sampah yang rusak, yang turut menghambat operasional dapur.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menilai program MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya bagi sektor pertanian.

“Ini luar biasa, kita lihat sebagai insentif fiskal bagi daerah. Perputaran uang Rp 1,1 triliun per bulan ini harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Menurutnya, sekitar 70 persen anggaran MBG digunakan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, telur, daging, dan susu. 

Hal ini menjadi peluang besar bagi petani lokal untuk terlibat dalam rantai pasok.

“Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani. Jadi dampak multiplier effect-nya harus besar kalau dikelola dengan baik,” kata Basuki.

Ia juga mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak didominasi produk dari luar daerah atau industri besar, melainkan mengutamakan produk lokal.

“Semua ekosistem harus dikolaborasikan, mulai dari UMKM, koperasi, hingga petani. Jangan sampai hanya jadi agregator tanpa memberi dampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Komisi II DPRD Lampung memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)