Anggota Komisi VII DPR RI Soroti Kesiapan Program Kopdes Merah Putih yang Belum Merata

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyoroti kesiapan program Koperasi Merah Putih masih belum merata.

Hal ini dikatakannya saat melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe A Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan pengamatannya, di wilayah dapilnya Surabaya dan Sidoarjo saja menunjukkan kondisi yang beragam, di mana sebagian koperasi telah siap beroperasi, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan.

Ia menilai perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat jumlah Koperasi Merah Putih yang mencapai sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia.

Menurutnya, proses ini menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi standar yang telah ditetapkan.

Baca Juga: 116 Koperasi Merah Putih Rampung Dibangun dan Beroperasi di Wilayah Lampung

"Dari sini bisa terlihat koperasi mana yang sudah memenuhi standar dan mana yang perlu didorong lagi," ujarnya.

Program ini sendiri berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, yang berperan dalam memastikan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bambang berharap ke depan Koperasi Merah Putih dapat beroperasi optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di pedesaan.

Tekankan Pentingnya Keberadaan Kopdes Merah Putih sebagai Solusi Warga Kesulitan Akses Pembiayaan

Ia menekankan pentingnya keberadaan koperasi sebagai solusi bagi warga yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan kredit atau pinjaman.

"Kalau ini berjalan baik, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan," katanya.

Diketahui, Komisi VII DPR RI periode 2024-2029 membidangi sektor perindustrian, umkm, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi

Mantan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (PKB), sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua IV Komisi VII DPR RI.

Mitra Kerja Komisi VII DPR RI diantaranya Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi, Kreatif (Kemenekraf/Barekraf), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UMKM)

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )