Zulhas Ungkap Alasan Distribusi Pupuk Subsidi Lebih Mudah, Jalurnya Dipangkas

Ringkasan Berita:

• Serapan pupuk subsidi dipastikan meningkat setelah pemerintah melakukan reformasi birokrasi.
• Terutama dalam pendistribusian pupuk subsidi.
• Penyederhanaan birokrasi ini tak cuma berimbas pada peningkatan serapan pupuk bersubsidi.
• Melainkan juga mendongkrak produksi pertanian karena pupuk bersubsidi sampai di petani tepat waktu.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Serapan pupuk subsidi dipastikan meningkat setelah pemerintah melakukan reformasi birokrasi. Terutama yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk subsidi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, penyederhanaan birokrasi ini tak cuma berimbas pada peningkatan serapan pupuk bersubsidi.

Melainkan juga mendongkrak produksi pertanian karena pupuk bersubsidi sampai di petani tepat waktu.

“Dulu aturannya rumit, berputar-putar. Harus ada persetujuan banyak pihak, sehingga pupuk sering datang terlambat, bahkan setelah panen,” ujar Zulhas sat kunjungan kerja di lapangan Marga Agung, Lampung Selatan, Jumat (2/5/2026).

Menurut Zulhas, penyaluran pupuk yang sebelumnya rumit itu karena terkendala birokrasi yang berbelit. Mulai dari persetujuan bupati, gubernur hingga kementerian terkait. Akibatnya, serapan pupuk nasional saat itu hanya mencapai sekitar 6 juta ton.

Baca juga: Pemprov Lampung Targetkan Pupuk Organik Cair Menyebar hingga 800 Tiitk 

Distribus pupuk menjadi sederhana setelah pemerintah memangkas regulasi melalui kebijakan presiden. 

“Sekarang mudah, tinggal direksi pupuk drop langsung. Serapan meningkat dari 6 juta menjadi 9,5 juta ton,” katanya.

Peningkatan serapan itu karena kemudahan akses pupuk membuat petani bisa memperoleh pupuk subsidi sebelum masa tanam. Artinya sebelum menanam, petani sudah terjamin dengan ketersediaan pupuk.

Alhasil tanaman bisa memperoleh asupan pupuk tepat waktu yang dampaknya pada peningkatan produksi. “Hampir naik 50 persen. Produksi beras juga naik sekitar 8 persen, dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton,” jelasnya.

Selain pembenahan distribusi pupuk, pemerintah juga memperbaiki sistem harga gabah di tingkat petani. Jika sebelumnya harga Rp 6.000 per kilogram dengan berbagai syarat, kini disederhanakan menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa ketentuan rumit.

“Sekarang petani panen, harus dibeli Rp 6.500. Kalau tidak, akan diperiksa. Ini untuk melindungi petani dari permainan tengkulak,” tegasnya.

Dari dua kebijakan tersebut, Zulhas menyebut terjadi peningkatan signifikan pada sektor pertanian.

Zulhas mengklaim kemudahan akses pupuk berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional yang naik sekitar 8 persen, dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton. 

Alokasi Pupuk

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 mencapai 9.845.686 ton. Rincinya sektor pertanian sebesar 9,55 juta ton dan sektor perikanan 295.686 ton.

Sementara untuk wilayah Sumatera, realisasi penyaluran pupuk rata-rata telah mendekati 40 persen. Khusus Lampung, serapan pupuk tercatat mencapai 274.476 ton atau sekitar 38,4 persen dari total alokasi 713.970 ton.