Harga Singkong Naik tapi Petani Pilih Beralih ke Jagung, Cuan hingga Rp40 Juta

Ringkasan Berita:

• Harga singkong di Lampung naik jadi Rp1.650/kg, di atas patokan.
• Pasokan berkurang karena petani beralih ke jagung. Jagung dinilai lebih untung, bisa Rp20–40 juta/ha.
• DPRD dorong hilirisasi, seperti olahan mocaf. Khawatir petani makin tinggalkan singkong.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Harga singkong di Lampung mengalami kenaikan, tapi di lapangan ceritanya agak beda.

Banyak petani justru mulai meninggalkan singkong dan beralih ke jagung karena hitung-hitungan cuannya lebih jelas, bisa tembus Rp20 juta sampai Rp40 juta per hektare.

Peralihan ini pelan-pelan bikin pasokan singkong berkurang, yang akhirnya ikut mendorong harga naik.

Kondisi ini juga yang disorot Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas. Ia menyebut, dalam satu hektare lahan, jagung bisa memberi keuntungan jauh lebih besar dibanding singkong.

Menurutnya, berkurangnya luas lahan singkong saat ini memang tak lepas dari pilihan petani yang mencari komoditas lebih menguntungkan.

Baca juga: 1 Hektare Bisa Untung Rp 40 Juta, Ini Penyebab Petani Singkong Lampung Berpaling ke Jagung

Pernyataan itu disampaikan Mikdar saat menanggapi kenaikan harga singkong yang kini sudah menyentuh Rp1.650 per kilogram, melampaui harga patokan dalam Peraturan Gubernur Lampung sebesar Rp1.350 per kilogram.

Kenaikan harga ini sendiri dipicu oleh pasokan yang makin menipis di tingkat petani.

Ia menyebut, banyak petani beralih ke jagung maupun kelapa sawit karena hasilnya dinilai lebih menjanjikan.

Dalam satu hektare lahan, panen jagung bisa menghasilkan sekitar Rp20 juta, bahkan bisa mencapai Rp40 juta jika panen dua kali.

“Kalau singkong tidak bisa menyaingi itu, ya petani pasti pilih yang lebih menguntungkan,” kata Mikdar, Minggu (3/5/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa Lampung sejauh ini jadi satu-satunya provinsi yang punya aturan khusus soal tata niaga singkong.

Dalam aturan itu, pabrik dilarang membeli singkong di bawah harga Rp1.350 per kilogram, dengan potongan maksimal 15 persen.

Mikdar menegaskan, praktik di lapangan juga harus dijaga, termasuk soal timbangan, agar petani tidak dirugikan.

Kalau hal-hal seperti ini terus terjadi, ia khawatir makin banyak petani yang meninggalkan singkong.

Selain itu, DPRD Lampung juga mendorong percepatan hilirisasi, salah satunya lewat pengolahan singkong menjadi tepung mocaf.