Berita Lampung

Zulhas Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Dipangkas

Zulhas menyebut, sebagai bukti adalah penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung telah mencapai 282.796 ton.

Tayang:
Tribunlampung.co.id
REMBUK TANI - Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri acara Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026). Dalam acara itu, Sekprov Lampung Marindo Kurniawan dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan proses distribusi pupuk subsidi sudah dipangkas. 

Menurut dia, kini tidak ada lagi jalur distribusi yang rumit.

Zulhas menyebut, sebagai bukti adalah penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung telah mencapai 282.796 ton. 

Data tersebut sekitar 40 persen dari total alokasi sebesar 713.970 ton yang tercatat hingga 30 April 2026.

Dia mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu, khususnya menjelang musim tanam. 

Ia menyebut, distribusi pupuk kini jauh lebih mudah setelah jalurnya dipangkas.

“Sekarang distribusi pupuk jauh lebih mudah karena jalurnya sudah dipangkas. Kalau dulu terlalu panjang dan banyak persetujuan, sekarang lebih langsung,” ujar Zulhas saat menghadiri forum Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026). 

Dalam acara itu, hadir pula Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Menurutnya, sebelum reformasi kebijakan dilakukan, penyaluran pupuk subsidi kerap terkendala birokrasi panjang karena harus melalui berbagai tahapan persetujuan lintas instansi. Kondisi tersebut yang menyebabkan pupuk sering terlambat diterima petani.

“Dulu serapannya hanya sekitar 6 juta ton karena aturannya berputar-putar. Sekarang bisa naik hingga 9,5 juta ton,” katanya.

Melalui kebijakan baru berupa peraturan presiden (perpres), terus Zulhas, distribusi pupuk kini dapat dilakukan lebih langsung oleh produsen tanpa proses administrasi berlapis. Di Lampung, kebijakan ini mulai berdampak terhadap percepatan penyaluran pupuk kepada petani.

Selain itu, pemerintah juga melakukan intervensi harga gabah di tingkat petani dengan menetapkan harga pembelian sebesar Rp 6.500 per kilogram tanpa klasifikasi kualitas. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.

“Sekarang petani panen harus dibeli Rp 6.500. Kalau tidak, akan diperiksa. Ini untuk melindungi petani dari permainan tengkulak,” tegas Zulhas.

“Kalau pupuk tersedia dan harga gabah terjaga, produksi pangan bisa meningkat. Ini sesuai dengan program Presiden menuju swasembada pangan,” ujarnya.

Zulhas turut mengeklaim kemudahan akses pupuk berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional yang naik sekitar 8 persen, yakni dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton. 

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved