Pemkot Bandar Lampung Siapkan Road Map dan Master Plan Penanganan Banjir

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan Rp 5 miliar kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat solusi penanganan banjir.

Hal itu disambut baik oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mempersiapkan rencana road map dan master plan penanganan banjir pada tahun 2026 ini.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol menyebut pihaknya telah mengusulkan road map penanganan banjir.

"Kalau usulan sudah ada. Nanti kita sampaikan ketika semuanya sudah selesai," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebut untuk road map penanganan banjir tersebut dapat menggunakan anggaran yang diberikan oleh Kementerian PU.

Baca Juga: Forum DAS Temui Bunda Eva, Ajukan Solusi Tekan Banjir Bandar Lampung hingga 50 Persen

"Kalau uang tersebut (Rp 5 miliar) cukup untuk membuat road map penanganan banjir. Mungkin bisa menggunakan anggaran tersebut," ujarnya.

Namun, untuk mekanisme pembayaran anggaran yang diberikan oleh Kementerian PU, Ia belum menerima informasi.

"Kalau apakah sudah dikirimkan atau belum. Itu ranahnya kBapenda atau BPKAD. Lalu, apakah nanti anggaran tersebut dikirimkan ke kita atau diberikan ke balai (BBWS) juga kita belum menerima informasi lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut Ia menyebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun ini menargetkan penyusunan master plan penanganan banjir yang akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026.

Dokumen tersebut disiapkan sebagai panduan pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang dalam mengatasi persoalan banjir dan tata kelola lingkungan di Kota Tapis Berseri.

Menurut Wilson, master plan tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada tahun ini.

Pemkot Bandar Lampung juga telah melakukan pemetaan wilayah terdampak banjir, meski data yang ada masih terus diperbarui.

"Dalam program jangka pendek, kita akan memprioritaskan sejumlah langkah cepat, seperti penerapan biopori untuk memperkuat resapan air, peningkatan kebersihan lingkungan, pelebaran siring atau drainase yang menyempit, hingga penanganan titik-titik bottleneck penyebab genangan dan peninggian jembatan," ujarnya.

Sementara untuk program jangka menengah dan panjang, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berskala besar.

"Di antaranya pembangunan kolam retensi atau embung, serta penyediaan tandon air berkapasitas besar untuk mendukung pengendalian debit air saat musim hujan. Tapi itu kan tidak serta merta, karena memerlukan anggaran yang tidak sedikiti," ujarnya.

Saat ini mekanisme penganggaran masih dalam pembahasan bersama Bappeda Kota Bandar Lampung.

"Harapannya master plan ini menjadi solusi konkret untuk penanganan banjir dan penataan kota Bandar Lampung ke depan," katanya.

Sebelumnya, Plt Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU, Mochammad Dian Almaruf, mengatakan anggaran senilai Rp 5 miliar tersebut sudah siap untuk dieksekusi segera.

"Anggarannya kita siapkan tahun 2026. Targetnya, pada Desember 2026 master plan ini sudah rampung," ujar Dian di kantor BBWS Mesuji Sekampung, Rabu (29/4/2026).

Dian menjelaskan master plan ini akan menjadi acuan teknis utama yang memuat pemetaan detail wilayah rawan hingga kebutuhan intervensi spesifik di lapangan.

"Dari master plan itu kita akan tahu secara pasti daerah mana yang perlu dibebaskan lahannya, mana yang perlu ditinggikan tanggulnya, atau dibuatkan polder. Jadi semuanya berbasis data," tegasnya.

(Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)