Berita Lampung

Menu MBG Balita di Pesawaran Dikeluhkan, DPRD Minta Evaluasi

Warga mengeluhkan nasi yang dinilai keras, lauk ayam yang sulit dikunyah anak-anak, serta menu sayur yang minim variasi. 

Tayang:
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: taryono
Tribunlampung.co.id/Oky Indrajaya
SIDAK - Komisi IV DPRD Pesawaran melakukan sidak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wiyono menyusul keluhan masyarakat terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita. Dalam sidak tersebut, DPRD meninjau fasilitas dapur hingga proses pengolahan makanan penerima manfaat. 
Ringkasan Berita:
  • Program MBG bagi balita di Desa Wiyono, Pesawaran dikeluhkan warga. Orang tua penerima manfaat menilai nasi terlalu keras, lauk ayam sulit dikunyah, sayur minim variasi, dan porsi terlalu sedikit. 
  • Keluhan ramai di media sosial. 
  • Anggota Komisi IV DPRD Pesawaran, Lenida Putri meminta pengelola dapur MBG segera melakukan evaluasi dan perbaikan layanan.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita di Desa Wiyono, Kabupaten Pesawaran, dikeluhkan sejumlah orangtua penerima manfaat.

Mereka menilai menu makanan yang disalurkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wiyono belum sesuai dengan kebutuhan gizi maupun tekstur makanan untuk balita.

Warga mengeluhkan nasi yang dinilai keras, lauk ayam yang sulit dikunyah anak-anak, serta menu sayur yang minim variasi. 

Selain itu, porsi makanan juga disebut terlalu sedikit.

Keluhan tersebut kemudian disampaikan masyarakat melalui media sosial.

Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi IV DPRD Pesawaran, Lenida Putri meminta seluruh pihak menjadikan aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan program MBG.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk melalui media sosial.

“Ketika penerima manfaat merasakan adanya keluhan atau ketidaksesuaian menu, tentu itu harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat juga berhak menyampaikan masukan sebagai bentuk kontrol sosial,” ujar Lenida usai sidak di SPPG Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, jalur koordinasi pengaduan dapat dilakukan melalui sekolah bagi siswa penerima manfaat maupun melalui aparat desa untuk penerima manfaat lainnya seperti balita dan ibu hamil.

“Kalau dari siswa bisa melalui sekolah, kalau balita dan lainnya bisa melalui aparat desa supaya keluhan dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.

Lenida menambahkan, pihak pengelola dapur MBG telah diminta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan.

“Sudah didiskusikan bersama penanggung jawab dapur dan yayasan terkait. Mereka menyatakan bersedia melakukan perbaikan dan tentu nanti akan dipantau bersama,” paparnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

 

Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved