Soal Data Anak Putus Sekolah di Lampung, Dekan FKIP Unila Bilang Begini

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dekan FKIP Unila Albet Maydiantoro mengingatkan pentingnya membaca data jumlah siswa tingkat SD dan SMP secara cermat sebelum menarik kesimpulan terkait angka putus sekolah.

Menurut Albet, perbandingan jumlah siswa SD dan SMP dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sering kali terlihat timpang karena karakteristik data yang berbeda pada masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan data Dapodik pada tahun ajaran 2025, jumlah siswa SD tercatat sebanyak 795.773 orang, sedangkan SMP 341.094 orang. Sekilas, selisih tersebut tampak sangat besar.

Namun, Albet menjelaskan bahwa Dapodik merupakan akumulasi seluruh siswa aktif yang sedang menempuh pendidikan pada masing-masing jenjang.

"Data Dapodik yang muncul adalah total siswa aktif dari seluruh tingkatan kelas. Di SD terdapat enam angkatan, yakni kelas 1 sampai kelas 6, sedangkan di SMP hanya tiga angkatan, yaitu kelas 7 sampai kelas 9," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Karena itu, kata dia, apabila data total siswa SD dan SMP dibandingkan secara langsung, hasilnya akan terlihat jomplang dan berpotensi menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat maupun kalangan media.

"Bagian ini harus di-clear-kan terlebih dahulu agar tidak memicu salah kaprah. Perlu dipahami bahwa jumlah siswa SD memang wajar lebih besar karena mencakup enam angkatan, sedangkan SMP hanya tiga angkatan," jelasnya.

Selain Dapodik, Albet juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah siswa SD sebanyak 797.865 orang, madrasah ibtidaiyah (MI) 133.177 siswa, SMP 343.606 siswa, dan madrasah tsanawiyah (MTs) 102.900 siswa pada tahun ajaran yang sama.

Ia menegaskan, pemerintah tetap perlu memastikan seluruh lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya agar tidak terjadi angka putus sekolah.

Menurutnya, Disdikbud perlu memiliki sistem monitoring secara real-time untuk memantau penyerapan lulusan SD ke SMP maupun MTs.

Selain itu, kapasitas tampung sekolah, baik SMP negeri maupun swasta, harus dipastikan mampu mengakomodasi seluruh lulusan sekolah dasar.

Albet juga mendorong sekolah dasar melakukan tracer study terhadap alumninya untuk mengetahui apakah mereka melanjutkan pendidikan atau tidak.

"Tracer study penting dilakukan agar sekolah mengetahui keberlanjutan pendidikan para lulusannya dan bisa segera berkoordinasi jika ada anak yang belum melanjutkan sekolah," katanya.

Lebih lanjut, Albet menilai penanganan anak putus sekolah tidak dapat dibebankan hanya kepada Disdikbud. Dibutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah hingga aparat lingkungan.

Ia berharap camat, lurah, hingga pengurus RT dapat turut memantau kondisi anak-anak di wilayahnya dan segera melaporkan apabila ditemukan anak yang tidak melanjutkan pendidikan.