Sekolah Swasta Perlu Dikuatkan, Solusi Anak Putus Sekolah di Lampung

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Lampung diminta memperkuat sekolah swasta agar siswa yang tak tertampung di sekolah negeri tetap bisa sekolah.
• Anggota DPRD Muhammad Junaidi sebut putus sekolah bukan hanya karena ekonomi atau administrasi.
• Faktor zonasi dan jarak sekolah memengaruhi, sementara biaya sekolah swasta jadi kendala.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat keberadaan sekolah swasta agar anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya besar. 

Baca juga: Bangkit dari Kegagalan SNBP, Alicia Tembus Universitas Brawijaya Lewat SNBT

Anggota Komisi V DPRD Lampung Muhammad Junaidi menekankan pentingnya bantuan operasional, subsidi biaya pendidikan, atau skema kerja sama antara pemerintah dengan sekolah swasta untuk menjaga kesinambungan belajar anak.

“Kalau sekolah swasta bisa dihidupkan kembali melalui bantuan operasional, subsidi biaya pendidikan atau skema kerja sama dengan pemerintah, maka siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki pilihan untuk melanjutkan sekolah tanpa terbebani biaya besar,” kata Junaidi, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul tingginya angka anak putus sekolah di Lampung. Berdasarkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), hingga pertengahan 2026, sebanyak 20.534 siswa berhenti sekolah, terdiri dari 5.081 siswa SD, 10.531 siswa SMP, dan 4.742 siswa SMA.

Junaidi menilai angka putus sekolah tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi atau administrasi kependudukan. 

Ia menyebut kebijakan penerimaan peserta didik di sekolah negeri, termasuk sistem zonasi, turut memengaruhi kondisi tersebut. 

Banyak siswa yang tidak dapat diterima karena jarak tempat tinggal terlalu jauh dari sekolah tujuan, sementara keluarga terkendala biaya jika hendak mendaftarkan anak ke sekolah swasta.

Politisi Partai Demokrat ini mengapresiasi program Disdikbud Lampung, mulai dari pembentukan tim percepatan, penguatan PKBM, peluncuran SMA Terbuka, Kelas Cangkok, hingga optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP). 

Namun, Junaidi menekankan perlunya kebijakan yang lebih menyentuh akar masalah di lapangan.

Selain penguatan sekolah swasta, ia mendorong pemetaan wilayah dengan angka putus sekolah tinggi agar intervensi lebih tepat sasaran, serta peningkatan sosialisasi program bantuan pendidikan kepada masyarakat. 

Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang kini berjalan merupakan langkah positif, tetapi cakupannya masih terbatas dibanding jumlah anak yang membutuhkan layanan pendidikan.

“Program Sekolah Rakyat tentu baik, tetapi belum bisa menjadi satu-satunya solusi. Perlu penguatan sekolah swasta, perluasan beasiswa, bantuan transportasi bagi siswa di daerah terpencil, serta pendampingan keluarga agar anak-anak tetap bertahan di sekolah,” ujar Junaidi.

Untuk menekan angka putus sekolah, Disdikbud Lampung juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Putus Sekolah, memperkuat program kesetaraan melalui PKBM, meluncurkan SMA Terbuka yang mulai menerima pendaftaran pada Juli 2026, mengoptimalkan Program Indonesia Pintar (PIP), serta menyiapkan program Kelas Cangkok bagi siswa berprestasi yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)