Lampung Darurat Putus Sekolah, DPRD Desak Pemda Subsidi Biaya Sekolah Swasta

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 20.534 anak di Lampung tercatat putus sekolah hingga pertengahan 2026.
• Data terdiri dari 5.081 siswa SD, 10.531 siswa SMP, dan 4.742 siswa SMA.
• DPRD Lampung menilai mahalnya biaya sekolah swasta dan sistem zonasi ikut memicu tingginya angka putus sekolah.
• Pemerintah didorong memperkuat sekolah swasta, beasiswa, dan bantuan pendidikan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Angka potret buram dunia pendidikan di Bumi Ruwa Jurai kembali terkoyak. Hingga pertengahan tahun 2026, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) merilis data mencengangkan, sebanyak 20.534 anak di Provinsi Lampung tercatat putus sekolah.

Baca juga: Sekolah Swasta Perlu Dikuatkan, Solusi Anak Putus Sekolah di Lampung

Ribuan tunas bangsa yang terpaksa menanggalkan seragamnya itu terdiri dari 5.081 siswa SD, 10.531 siswa SMP, dan 4.742 siswa SMA. 

Fenomena memilukan ini memicu keprihatinan mendalam dan desakan agar Pemerintah Daerah tidak tinggal diam melihat masa depan anak-anak tersebut layu sebelum berkembang.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Muhammad Junaidi, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah saatnya mengubah strategi dengan memperkuat dan merangkul keberadaan sekolah swasta.

Menurutnya, sekolah swasta bisa menjadi sekoci penyelamat bagi anak-anak miskin yang terlempar dari sistem seleksi sekolah negeri.

“Kalau sekolah swasta bisa dihidupkan kembali melalui bantuan operasional, subsidi biaya pendidikan, atau skema kerja sama dengan pemerintah, maka siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki pilihan untuk melanjutkan sekolah tanpa terbebani biaya besar,” tegas Junaidi, Jumat (5/6/2026).

Zonasi Negeri Cekik Peluang, Biaya Swasta Melangit

Politisi Partai Demokrat ini menilai, badai putus sekolah ini tidak semata-mata dikarenakan faktor kemiskinan ekstrem atau karut-marut administrasi kependudukan saja.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri, khususnya penerapan sistem zonasi, ditengarai ikut andil dalam menyumbang tingginya angka anak putus sekolah.

Banyak anak dari keluarga prasejahtera yang tereliminasi dari sekolah negeri karena jarak rumah yang terlampau jauh dari sekolah tujuan.

Ironisnya, saat mereka ingin berbelok ke sekolah swasta, langkah mereka langsung terhenti akibat terbentur tembok tebal mahalnya biaya masuk dan SPP bulanan.

Meskipun Junaidi mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung yang menelurkan program Sekolah Rakyat, ia mengingatkan bahwa daya tampung program tersebut masih sangat kerdil dibandingkan dengan ledakan jumlah anak yang membutuhkan layanan pendidikan.

“Program Sekolah Rakyat tentu baik, tetapi belum bisa menjadi satu-satunya solusi. Perlu penguatan sekolah swasta, perluasan beasiswa, bantuan transportasi bagi siswa di daerah terpencil, serta pendampingan keluarga agar anak-anak tetap bertahan di sekolah,” urai legislator asal Lampung tersebut.

Dinas Pendidikan Pacu Program Darurat

Di sisi lain, menyikapi kondisi darurat ini, Disdikbud Lampung dilaporkan tengah memasang gigi lima. Mereka telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Putus Sekolah serta memperkuat program kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berencana meluncurkan SMA Terbuka yang siap membuka keran pendaftaran pada Juli 2026 mendatang, mengoptimalkan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga menyiapkan program "Kelas Cangkok" bagi siswa-siswi berprestasi agar tetap bisa menembus bangku perkuliahan.

Namun bagi Junaidi, intervensi tersebut harus dibarengi dengan pemetaan wilayah yang akurat.

Daerah-daerah dengan kantong angka putus sekolah tertinggi harus disisir terlebih dahulu secara tepat sasaran, agar anggaran pendidikan yang dikucurkan tidak menguap sia-sia tanpa menyelamatkan masa depan anak-anak Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)