Moratorium Rekrutmen Honorer Bisa Pangkas Pemborosan Anggaran

Jika rekrutmen dilarang, pemda dipastikan akan menghadapi kekosongan posisi administrasi yang ditinggalkan oleh pegawai pensiun. 

Dibanding menambah orang, Dedy menyarankan daerah untuk mulai bertransformasi.

"Manfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi. Pekerjaan administrasi yang sifatnya repetitif sudah saatnya dialihkan ke sistem digital. Ini jauh lebih efisien dan menghemat anggaran dalam jangka panjang," kata Dedy.

Lebih lanjut, Dedy mengingatkan bahwa regulasi ini hanya akan menjadi macan kertas jika Kemendagri lembek dalam menegakkan aturan di lapangan.

"Kemendagri harus menerapkan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang secara konsisten. Perlu tindakan tegas kepada kepala daerah yang membandel agar pelanggaran rekrutmen honorer ini tidak terus berulang kembali," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)