Berita Lampung
DPRD Minta BGN Kaji Secara Matang Setiap Rencana Pengembangan Program MBG
DPRD Lampung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji secara matang setiap rencana pengembangan Program Makan Bergizi Gratis.
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
Ringkasan Berita:
- DPRD Lampung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji secara matang setiap rencana pengembangan Program MBG.
- Mikdar Ilyas mengatakan, program MBG merupakan program yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
- Namun, pelaksanaannya harus didukung aturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta kesiapan sarana dan sumber daya manusia.
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – DPRD Lampung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji secara matang setiap rencana pengembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur penyedia makanan bagi siswa.
Baca Juga: Moratorium Dapur MBG Baru, Pengamat Unila Soroti Efisiensi Anggaran
Menurut Anggota Komisi II Mikdar Ilyas, program MBG merupakan program yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun, pelaksanaannya harus didukung aturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta kesiapan sarana dan sumber daya manusia agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
"Tujuan MBG ini kan bagus, program yang digagas Pak Prabowo juga sangat baik. Karena itu kita berharap setiap langkah pengembangan yang dilakukan BGN benar-benar sudah dikaji secara matang supaya tidak menimbulkan kendala-kendala seperti yang selama ini pernah disampaikan masyarakat maupun pihak terkait," kata Mikdar saat diwawancarai, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan DPRD Lampung mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG.
Menurutnya, berbagai persoalan yang berpotensi menghambat program harus segera dievaluasi dan ditindaklanjuti agar tujuan mulia program tersebut tetap terjaga.
Mikdar menjelaskan pengelolaan dapur MBG bukan pekerjaan sederhana. Selain membutuhkan fasilitas yang memadai, dapur juga harus didukung tenaga profesional mulai dari ahli gizi, juru masak, hingga petugas distribusi makanan.
"Pengolahan makanan ini tidak mudah. Sudah ada tenaga profesional, ahli gizi, chef, dan sebagainya saja masih ada kejadian-kejadian tertentu seperti keracunan makanan. Karena itu semua langkah pengembangan harus benar-benar dipelajari berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi," ujarnya.
Menurut dia, saat ini standar operasional dapur MBG sudah jauh lebih baik karena para pengelola dapur telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan.
Pengawasan juga dilakukan secara ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
"Kalau sekarang kita lihat pengawasannya sangat ketat. Dari bahan baku, proses persiapan, pengolahan, packing sampai pengantaran makanan dipantau. Makanya persoalan terkait makanan sudah semakin jarang terdengar," katanya.
Terkait wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur MBG, Mikdar menilai hal tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebutuhan dapur MBG jauh lebih kompleks dibandingkan dapur atau kantin sekolah pada umumnya.
Menurutnya, dapur MBG idealnya memiliki bangunan yang luas karena harus menampung puluhan pekerja dan berbagai peralatan pendukung yang sebagian besar menggunakan listrik maupun gas.
| Pelaku Pungli di Lampung Manfaatkan Jalan Rusak untuk Memalak Pengendara |
|
|---|
| Pencarian Bocah Terseret Arus Sungai Way Pisang di Lampung Selatan Masuki Hari Ketiga |
|
|---|
| Delineasi 9 Desa ke Bandar Lampung Berpotensi Bertambah Jadi 11 Wilayah |
|
|---|
| 102 Kebakaran di Bandar Lampung sepanjang 2026, Catat Nomor Layanan Damkar Berikuti Ini |
|
|---|
| RSUAM Sertijab Pejabat Administrator, Aris Munandar Jabat Kabid Hukum |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/DPRD-Lampung-soal-program-MBG.jpg)