Mahasiswa Desak PDIP Nonaktifkan Deddy Sitorus di DPR 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta mahasiswa segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Deddy Sitorus sebagai anggota DPR RI.

Desakan ini muncul menyusul pernyataan kontroversial Deddy Sitorus yang mengatakan “jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata” sebuah pernyataan yang dinilai sangat melukai hati masyarakat.

"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," ujar Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui Ketua PD KMHDI Jakarta, Marselinus kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

Marselinus menyoroti bahwa beberapa partai politik lain telah menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan kader-kader mereka yang membuat pernyataan atau tindakan kontroversial. 

Dia menyebut nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, hingga Uya Kuya  semuanya telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga marwah partai dan merespons kemarahan publik.

“Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan,” kata Marselinus.

"Kami menilai bahwa sebagai partai besar yang mengusung nilai-nilai kerakyatan dan mengaku bahwa mereka wakil wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung etika politik dan moralitas publik. Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun partai politik," pungkasnya

Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah partai menonkatifkan anggota fraksinya dari jabatan anggota DPR RI, karena ucapan yang menuai sorotan hingga kecaman publik.

Misalnya Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.  PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya). Dan Partai Golkar yang menonaktifkan Adies Kadir dari jabatan anggota sekaligua Wakil Ketua DPR RI.

PDIP Didesak Ambil Langkah Tegas Soal Deddy Sitorus

Terkait pernyataan kontroversialnya, publik pun kini mendesak agar PDIP mengambil langkah tegas dalam menindak Deddy Sitorus, minimal mengikuti langkah-langkah Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PAN dengan menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR RI.

Di media sosial X (dulu Twitter), muncul pertanyaan mengapa PDIP belum mengambil langkah apa pun terkait Deddy Sitorus.

Bahkan, PDIP dinilai seolah-olah masih 'melindungi' kadernya yang bernama lengkap Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara 17 November 1970 itu.

Jika PDIP berani mengambil tindakan tegas terhadap Deddy Sitorus, maka itu berarti bahwa partai berlambang banteng hitam dengan moncong putih ini benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat.

Istilah "rakyat jelata" yang dilontarkan Deddy Sitorus juga terkesan jauh dari citra PDIP yang dekat dengan rakyat kecil alias wong cilik.

Lebih lanjut, salah satu desakan keras datang dari influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung.

Baca juga: PDIP Diminta Nonaktifkan Deddy Sitorus Usai Pernyataannya Singgung Rakyat Jelata

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews.com)