Imbas Keracunan, Dapur MBG Bermasalah Ditutup

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjamin kebersihan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal itu sebagai imbas atas maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah belakangan ini.

"Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri," ujar Prabowo dalam Munas PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025). 

Dia meminta agar semua alat di dapur MBG dicuci dengan peralatan modern supaya tidak ada bakteri. 

Arahan ini disampaikan Prabowo usai ramai kasus keracunan MBG. Sejak Januari sampai September 2025, terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan. 

Selain itu, Prabowo juga memerintahkan seluruh dapur MBG untuk memiliki alat uji.

Dengan begitu, kata dia, sebelum MBG didistribusikan, sudah harus diuji terlebih dahulu. 

"Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya," jelasnya. 

Prabowo menyampaikan, penerima manfaat MBG sampai saat ini sudah mencapai 30 juta orang. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa angka itu sebenarnya masih jauh dari target 82 juta penerima manfaat. 

"Kita mengerti 30 juta suatu prestasi. Tapi ingat sasaran kita masih jauh, sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta kita boleh bangga. Tapi saya sebagai Presiden masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil yang menunggu," kata Prabowo. 

"Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya. Mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu," imbuhnya.

Ciptakan Lapangan Kerja

Prabowo menyebut, program MBG akan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru pada Januari 2026. Menurut dia, MBG menjadi program strategis dengan dampak di luar ekspektasi pemerintah. 

“Ternyata dengan MBG ini kita bisa menciptakan lapangan kerja di awal tahun depan, Januari-Februari 1,5 juta lapangan kerja baru,” kata Prabowo

Menurut Prabowo, melalui program MBG, pemerintah berhasil menghidupkan ekonomi masyarakat.

Setiap hari, kata dia, program itu membutuhkan telur, sayuran, ikan, ayam, dan berbagai bahan pangan yang diproduksi dari kampung dan kecamatan. 

Menurut dia, perputaran ekonomi sebagai dampak positif MBG akan mencapai puncak pada tahun depan.

“Nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati Rp 300 triliun untuk MBG,” ujar Prabowo. “Rp 300 triliun persisnya berapa, Mensesneg? Rp 335 triliun,” lanjut Prabowo. 

Prabowo mengatakan, nilai itu setara dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan digelontorkan pemerintah ke desa-desa. Menurut dia, program itu kini mengubah perputaran ekonomi yang sebelumnya mengalirkan dana dari daerah ke Jakarta. 

“Di Jakarta, sering mengalir ke luar negeri dan menetap di luar negeri serta tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa,” kata Prabowo. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dalam ekonomi terdapat konsep bahwa uang Rp 1 yang beredar di satu tempat bisa menimbulkan Rp 2 hingga Rp 4 baru. Dengan demikian, kucuran dana dari pemerintah untuk MBG Rp 300 triliun bisa menimbulkan Rp 600 triliun lebih. 

“Jadi, saudara-saudara, kita bisa bayangkan kegiatan ini yang saya sebut tadi Rp 300 triliun itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi senilai Rp 600 triliun, mungkin Rp 900 triliun,” ujar Prabowo.

Siapkan Ahli Gizi

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah pasca kejadian luar biasa (KLB) program MBG yang membuat ribuan siswa keracunan di beberapa wilayah.

Sebagai respons cepat, rapat koordinasi terbatas (rakortas) diadakan pada Minggu (28/9/2025) untuk memastikan langkah pencegahan kasus serupa berulang terjadi. 

Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menyiapkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG.

“Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” kata Budi seusai rakortas. 

Budi belum menjelaskan secara terperinci jumlah ahli gizi dari Kemenkes yang akan ditugaskan di BGN. Dia mengatakan, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG. 

“Agar supaya semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik, diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” ujarnya. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong perbaikan tata kelola BGN pascaramainya kasus keracunan.

“Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas. 

Zulhas mengatakan, hasil rakor menghasilkan beberapa hal, di antaranya penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG yang bermasalah. 

Penutupan ini dilakukan agar SPPG tersebut bisa dievaluasi, dan dilakukan investigasi. SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah. Pemerintah juga mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG. 

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang sebelumnya menegaskan bahwa tim investigasi kasus keracunan dalam program MBG sudah dibentuk dan kini mulai bekerja.

Dia mengatakan, tim tersebut terdiri dari gabungan internal dan eksternal untuk memastikan proses berjalan transparan. 

“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik di Cibubur, Kamis (25/9/2025). 

Nanik memaparkan, akan ada dua tim investigasi yang dibentuk BGN. Tim investigasi yang pertama ada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas).

Tim itu akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah (pemda) setempat. 

“Deputi Tawas, Pemantauan dan Pengawasan nanti kerja sama di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes (Dinas Kesehatan), BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” ujar Nanik. 

Sementara itu, tim investigasi kedua bersifat independen atau tersendiri yang diisi oleh para ahli. Tim ini akan diisi oleh para ahli kimia, ahli farmasi, dan juga juru masak alias chef.

“Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai disiplin ilmu,” katanya. 

BGN juga resmi membuka saluran pengaduan atau hotline MBG yang dapat diakses masyarakat mulai Senin hingga Jumat, pukul 09.00-22.00 WIB.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan, saluran pengaduan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat melaporkan kendala maupun menyampaikan informasi terkait program MBG. 

“Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Hida. (Kompas.com)