Politisi PDIP Minta Menkeu Purbaya Tak Asal Bicara, Soal Pertamina Malas Bangun Kilang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan ( PDIP ), Ferdinand Hutahaean, meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tak asal bicara di depan umum.

Hal tersebut disampaikan Ferdinand merespons pernyataan Purbaya Yudhi terkait Pertamina yang disebut malas bangun kilang minyak baru.

Pernyataan Menteri Purbaya soal "Pertamina malas" membuat kilang baru itu, dilontarkannya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). 

Padahal, menurut Purbaya, pembuatan kilang dapat bisa mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani APBN.

Kilang minyak adalah fasilitas industri tempat dilakukan proses pengolahan minyak mentah (crude oil) menjadi berbagai produk yang lebih bermanfaat dan bernilai, seperti, bahan bakar, seperti bensin, solar, avtur (bahan bakar pesawat).

Kemudian, produk non-bahan bakar, seperti aspal, minyak pelumas, parafin. Termasuk bahan baku petrokimia untuk membuat plastik, serat sintetis, pupuk, dan lainnya. Kilang minyak biasanya dibangun di dekat pelabuhan, jalur pipa, atau sumber minyak agar mudah distribusinya.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, Ferdinand Hutahaean menyebut, Purbaya kurang memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Sebab, membangun sebuah kilang minyak bukan hanya persoalan keuangan melainkan menyangkut geopolitik global dan internasional.

"Pernyataan Saudara Purbaya di hadapan DPR terkait dengan Pertamina yang mengatakan Pertamina itu malas-malasan bangun kilang Pak Purbaya saya pikir nirinformasi tidak mengetahui tentang kilang dan bahwa bangunan kilang itu tidak semata bicara tentang uang."

"Saya kasih contoh mengingatkan saudara Purbaya supaya tidak asal bicara," kata Ferdinand dikutip dari akun instagram pribadinya, Kamis (2/10/2025) dilansir TribunJakarta.com.

Ferdinand memberikan contoh pembangunan kilang di Tuban, Jawa Timur. Pembangunan itu telah disepakati oleh Pertamina dengan perusahaan migas asal Rusia, Rosneft. Namun hingga saat ini, pembangunan itu belum bisa dilakukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Rosneft saat ini tengah melakukan evaluasi ulang terhadap rencana investasi pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.

Evaluasi ini membuat Pertamina merugi sebab telah mengeluarkan uang triliunan rupiah.

"Sampai hari ini tidak bisa dilakukan pembangunannya padahal Pertamina telah mengeluarkan uang triliunan rupiah membebaskan tanah di Tuban untuk pembangunan kilang tersebut."

"Tapi apa yang terjadi Amerika melakukan embargo terhadap Rusia akibat perang Ukraina dan sampai sekarang Rusia tidak mampu membangun kilang tersebut."

"Indonesia bisa apa dengan sanksi Amerika enggak bisa apa-apa jadi kalau Purbaya asal bicara," kata Ferdinand.

Ferdinand meminta Purbaya tak menyepelekan masalah yang sedang terjadi.

"Sebaiknya kurang-kurangilah merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat dan merasa paling fatal menyepelekan persoalan bangsa yang ada."

"Biasanya orang yang gampang menyepelekan dan menggampangkan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya akan menjadi menyakitkan," ujar Ferdinand.

Purbaya Bilang Pertamina Malas

Menteri Purbaya mengatakan "Pertamina malas" membuat kilang baru saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). 

Padahal, menurut Purbaya, pembuatan kilang dapat bisa mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani APBN.

"Jadi kilang itu, bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertaminanya males-malesan saja," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan pemerintah telah memberikan penawaran kepada Pertamina untuk membuat kilang baru yakni kerja sama dengan investor China. 

Namun, Pertamina justru keberatan dengan hal tersebut.

Pertamina, kata Purbaya, bersikeras akan membangun tujuh kilang baru sejak tahun 2018 lalu, namun hingga kini proyek tersebut tidak pernah berwujud.

"Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut, karena kami sudah overcapacity."

"Saya kaget, overcapacity apa? Kami sudah merencana bangun tujuh kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi," tegas Purbaya.

Yang terjadi, lanjut Purbaya, subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM terus mengalami kenaikan imbas ketergantungan impor BBM.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) per akhir Agustus 2025, subsidi BBM yang sudah terealisasi sebanyak 10,63 juta kilo liter atau naik 3,5 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 10,28 juta kilo liter.

"BBM, solar diesel kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar per tahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? sudah puluhan tahun kan," tutur Purbaya.

Berita selanjutnya Jual Beli Tanah via Aplikasi, Aman? Kakanwil ATR/BPN Lampung: Tak Ada Ruang Manipulasi