Data WNI yang Ditansfer ke AS Dijamin Aman

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Pemerintah menjamin data warga negara Indonesia (WNI) yang ditransfer ke Amerika Serikat (AS) aman dan tidak akan disalahgunakan. 

Menurut Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, transfer data yang disepakati dalam perjanjian The Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meneken perjanjian tarif timbal balik atau resiprokal. 

Perjanjian ini memuat berbagai kesepakatan komprehensif, mulai dari pembebasan tarif komoditas unggulan hingga penyesuaian aturan impor

Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memastikan data konsumen Indonesia tersebut tidak akan disalahgunakan oleh AS. 

"Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi)," ujar Haryo, Minggu (22/2/2026). 

"Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya," sambungnya. 

Artinya, kata Haryo, tidak ada penyerahan kedaulatan data.

Dia menyebut, pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. 

Haryo menyampaikan bahwa kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hubungan ekonomi digital di kawasan.

"Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan data yang memadai. 

Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data (data centers), cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya," imbuh Haryo. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bakal mendorong transfer data konsumen dalam negeri ke AS.

Hal tersebut merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan AS yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. 

"Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia," ujar Airlangga, Minggu (22/2/2026). 

Airlangga menjelaskan, AS sebagai pihak yang menerima akan memberikan perlindungan kepada data konsumen Indonesia.

"Dan juga me-recognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia," jelas Airlangga. 

Lewat kesepakatan itu, Indonesia juga mengamankan rata-rata tarif impor ke AS sebesar 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Tarif ini disebut-sebut menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN.

Menurut Airlangga, kesepakatan ini merupakan hasil proses negosiasi intensif sejak pengumuman kebijakan resiprokal AS pada April 2025.

Dalam kesepakatan ART, sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas, mencakup sektor pertanian dan industri seperti kelapa sawit, kopi dan kakao, rempah-rempah, elektronik dan semikonduktor, hingga alat pesawat terbang. 

Kata Airlangga, produk-produk tersebut mendapatkan tarif hingga 0 persen di pasar negeri Paman Sam itu.

Sementara itu, sektor apparel dan tekstil juga memperoleh tarif 0 persen melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ).

Skema ini diperkirakan memberi manfaat langsung bagi sekitar 4 juta pekerja dan berdampak pada lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia. 

Selain itu, sebagai bagian dari prinsip resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif 0 persen bagi sejumlah produk AS seperti gandum dan kedelai.

Kebijakan ini dinilai menjaga stabilitas harga pangan domestik, termasuk bahan baku mi, tahu, dan tempe sehingga tidak menambah beban konsumen.

ART akan mulai berlaku 90 hari setelah proses hukum masing-masing negara rampung, termasuk konsultasi pemerintah Indonesia dengan DPR serta proses internal di Amerika Serikat.

(Kompas.com)