PDIP Ingatkan Agar Tak Ada Kebohongan Publik Soal Anggaran MBG

Ringkasan Berita:

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan minta tak ada kebohongan soal dana MBG.
• Bonnie Triyana sebut anggaran MBG ambil porsi pendidikan sesuai UU & Perpres APBN.
• Denny Cagur khawatir berdampak pada kesejahteraan guru & fasilitas sekolah.
• PDIP desak pemerintah jujur ke publik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - PDI Perjuangan ( PDIP ) mengingatkan kepada semua pihak untuk tak menciptakan kebohongan publik terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

Selama ini, pendanaan program MBG disebut berasal dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

Padahal faktanya, anggaran yang mencapai Triliunan rupiah untuk MBG itu, mengambil porsi dari anggaran pendidikan.

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang bertujuan menyediakan makanan bergizi tanpa biaya bagi kelompok tertentu, terutama pelajar, untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Bonnie Triyana angkat bicara dan meluruskan polemik sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: PDIP Bongkar Sumber Anggaran MBG, Rp223,5 Triliun Bukan dari Efisiensi

Bonnie mengingatkan pemerintah agar jujur kepada publik bahwa dana program tersebut memang mengambil porsi anggaran pendidikan, serta menyuarakan kekhawatiran dampaknya terhadap nasib fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru.

Ia menegaskan, langkah PDIP membuka data ini ke publik murni untuk mendudukkan perkara sesuai fakta hukum yang tertuang dalam dokumen resmi negara, yakni Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

 "Kita ingin memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang akurat, tidak simpang siur. Apalagi ada kesan seolah-olah anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini muncul dari sebuah 'keajaiban' efisiensi tanpa menyentuh anggaran sektor penting lainnya," tegas Bonnie dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

 Bonnie yang juga Kepala Badan Sejarah PDIP itu menyebut, aturan yang ada secara eksplisit menunjukkan bahwa anggaran triliunan rupiah untuk MBG tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan.

Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menciptakan kebohongan publik.

"PDI Perjuangan melalui kami yang bertugas di DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal agar fungsi anggaran ini benar-benar sesuai peruntukannya, dan jujur dalam penyampaiannya kepada rakyat. Jangan sampai ada narasi yang mengaburkan fakta hukum yang sudah tertuang dalam lembaran negara," ungkap Bonnie.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Denny Cagur menyoroti kekhawatiran yang mulai meresap di tengah masyarakat terkait penggunaan dana pendidikan untuk program MBG.

"Kita ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh setiap sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik," kata pria yang dikenal bernama lengkap Denny Wahyudi ini.

Tertuang Dalam Dokumen Resmi Negara

Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa klarifikasi ini perlu dilakukan menyusul banyaknya pertanyaan dari kader partai di tingkat DPD, DPC, hingga masyarakat luas.

Mereka kebingungan dengan narasi yang beredar di media sosial dan pernyataan pejabat yang seolah menutupi fakta sebenarnya.