Daftar Kendaraan yang Disebut Dilarang Isi Pertalite 1 Juni, Ada Mobil Sejuta Umat

Ringkasan Berita:

• Isu larangan Pertalite bikin warga panik. Mobil di atas 1.400 cc disorot.
• Video viral ramai beredar di WhatsApp. Barcode SPBU disebut otomatis menolak pengisian.
• Banyak mobil keluarga dikabarkan terdampak aturan. Pertamina tegaskan belum ada keputusan resmi.
• Pembatasan BBM harus diumumkan pemerintah lebih dulu. Informasi yang beredar disebut masih sebatas isu.

Tribunlampung.co.id, Palembang - Kepanikan warga langsung pecah setelah isu kendaraan bermesin di atas 1.400 cc disebut bakal dilarang mengisi Pertalite mulai 1 Juni 2026 viral di media sosial.

Di tengah ramainya perbincangan soal mobil-mobil “sejuta umat” yang dikabarkan ikut terdampak, Pertamina akhirnya buka suara dan menegaskan belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait pembatasan tersebut.

Kabar tersebut awalnya menyebar lewat video singkat di WhatsApp dan berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Dalam video yang beredar, disebutkan kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026.

Narasi itu makin membuat masyarakat heboh karena disertai klaim bahwa sistem barcode di SPBU nantinya otomatis akan menolak pengisian bagi kendaraan yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Heboh Mobil 1.400 CC ke Atas Dilarang Isi Pertalite per 1 Juni, Pertamina Buka Suara

Akibatnya, publik langsung ramai membahas daftar mobil yang disebut-sebut bakal terkena dampak aturan tersebut, termasuk sejumlah kendaraan populer yang selama ini banyak digunakan masyarakat.

Beberapa mobil yang ramai disebut di media sosial di antaranya Toyota Kijang Innova bensin 2.0, Toyota Fortuner bensin 2.7, Mitsubishi Pajero Sport Dakar, Honda CR-V 1.5 Turbo, hingga beberapa tipe SUV dan MPV bermesin besar lainnya.

Tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan nasib mobil keluarga populer yang kapasitas mesinnya berada di sekitar 1.500 cc.

Menanggapi ramainya isu itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, memastikan hingga kini belum ada informasi resmi dari Pertamina pusat maupun pemerintah mengenai pembatasan tersebut.

Menurut Rusminto, Pertamina hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

Karena itu, jika memang ada aturan baru soal pembatasan pembelian Pertalite, pemerintah akan lebih dulu mengumumkannya secara resmi kepada publik.

“Pertamina ini hanya pelaksana atau perpanjangan tangan pemerintah. Biasanya jika ada kebijakan seperti ini, statement awal akan keluar dari pemerintah terlebih dahulu,” ujarnya saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Rabu (20/5/2026).

Rusminto juga menegaskan sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi terkait larangan kendaraan bermesin di atas 1.400 cc membeli Pertalite mulai 1 Juni mendatang.

Dengan demikian, informasi yang saat ini ramai beredar masih dianggap sebatas isu yang belum bisa dipastikan kebenarannya.

“Kalau belum ada pemberitahuan dari pemerintah, berarti itu masih sebatas isu,” katanya.