Nyali Dedi Mulyadi Cabut Izin Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran, Ditunggu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Publik kini menunggu keberanian atau nyali Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Pangandaran.

Sebab keberadaan KJA di Pantai Pangandaran, Jawa Barat tersebut menuai protes warga.

Pemasangan KJA di Pantai Pangandaran itu dianggap menyalahi banyak aturan.

Buntut dari persoalan itu, ratusan nelayan dan pelaku usaha pariwisata bakal menggelar aksi protes terkait pemasangan KJA itu.

Bahkan Bupati Pangandara dua periode Jeje Wiradinatan menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk segera cabut izin KJA di Pantai Pangandaran.

Diketahui keramba jaring apung adalah suatu wadah budidaya perairan yang terbuat dari jaring dan berbentuk persegi atau silindris.

Biasanya, KJA ditempatkan di perairan yang luas, seperti danau, waduk, sungai, selat, dan teluk, dengan kondisi perairan relati tenang.

Jeje adalah mantan lawan Dedi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Saat itu, Jeje yang maju sebagai calon gubernur Jabar berpasangan dengan Ronald Surapradja dan diusung oleh PDIP.

Jeje yang kini menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, mengungkapkan ada sejumlah aturan dilanggar terkait pemasangan KJA di Pantai Pangandaran.

Aturan itu di antaranya kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah, hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Sebagai bentuk protes, Jeje mangatakan ratusan nelayan dan pelaku usaha pariwisata di Pantai Pangandaran berencana menggelar aksi protes pemasangan KJA pada Rabu (13/8/2025) hari ini.

Rencananya, akan ada 600 orang yang berkumpul di Susi International Beach Strip Pamugaran, Pangandaran.

"Iya, besok (hari ini) nelayan dan lainnya berkumpul di Susi International Beach Strip," kata Jeje, Selasa (12/8/2025), dilansir TribunJabar.id.

Lebih lanjut, Jeje mengaku enggan berspekulasi mengenai siapa dalang di balik pemasangan KJA di Pantai Pangandaran.