Nyali Dedi Mulyadi Cabut Izin Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran, Ditunggu

"Secara peraturan sudah tidak benar bahwa izin itu keluar itu gila," tegas Susi usai keluar dari forum diskusi tersebut, dikutip dari Kompas.com.

"(Jarak) 200 meter dari pinggir pantai, itu gila," katanya.

Sehari setelah Susi melayangkan protes, DKP Jabar berjanji akan melakukan koordinasi dan mengevaluasi pemasangan KJA tersebut.

Koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, akan terus diperkuat.

Tujuannya, agar kebijakan pusat dan daerah sejalan, serta mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir yang berbasis pada pelestarian lingkungan.

"Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Kepala DKP Jabar, Rinny Cempaka, saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

"Pertimbangan akan mencakup aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan pihak terkait," imbuh dia.(*)

Baca Juga Sosok Farah dalam Perkara Kematian Tak Wajar Diplomat Arya Daru Jadi Sorotan