Hotman Paris Sebut Vadel Badjideh Salah Strategi Buntut Vonis 9 Tahun Penjara 

Tribunlampung.co.id, Jakarta -  Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea komentari Tiktoker Vadel Badjideh yang divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus  persetubuhan anak dan aborsi terhadap anak dari artis Nikita Mirzani (LM).

Menurut Hotman Paris, Vadel Badjideh malah menantang Nikita Mirzani di media sosial. Selain itu, dia salah strategi karena sejak awal memilih Razman Nasution jadi kuasa hukumnya.

"Itu pidana. Saya udah bilang jangan nantangin di medsos. Eh dapat pengacara Si Botak lagi (Razman Nasution) ya salah strategi lah," kata Hotman dikutip dari Cumicumi, Sabtu (4/10/2025).

Apalagi kasus ini bukanlah perkara yang sepele, terlebih korbannya anak di bawah umur.

Diketahui LM pada saat melakukan dugaan tindak aborsi masih berusia 17 tahun.

"Waktu dia dituntut aku udah bilang 'kau pasti akan dapat bencana'. Karena itu udah salah."

"Udah jelas-jelas mereka mengakui ada hubungan dengan anak di bawah umur. Berat lagi hukumannya puluhan tahun kalau dari segi undang-undang," tutupnya.

Penyebab Hakim Vonis Vadel Badjideh 9 Tahun Penjara

Kuasa hukum Vadel Badjideh, Oya Abdul Malik membeberkan penyebab majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi vonis hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada sang TikTokers.

Sang dancer dijatuhi vonis hukuman penjara selama sembulan tahun dan denda Rp1 miliar hingga buat keluarga syok berat.

Lewat Instagram Story Oya Abdul Malik, @oyaabdulmalik73, Rabu (1/10/2025), kuasa hukum Vadel itu sempat mengunggah video singkat suasana persidangan yang digelar pada Rabu (1/10/2025). 

Terekam jelas suara majelis hakim di ruang sidang yang mengungkapkan penyebab kasus hukum Vadel menjadi perkara yang besar dan disorot.

Diakui majelis hakim, perkara persetubuhan anak dibawa umur dan aborsi sudah menjadi kasus yang sering terjadi di Indonesia.

"Sebenernya perbuatan ini sama dengan perbuatan terdakwa-terdakwa lainnya. 

Bukan perbuatan yang aneh di peradilan Indonesia," jelas majelis hakim.