UIN RIL Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kualifikasi Informatif

Ketua Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa hasil Monev harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan badan publik.

“Keterbukaan informasi adalah mandat undang-undang. Badan publik yang tidak informatif atau tidak berpartisipasi dalam Monev menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik,” jelas Donny.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn mengapresiasi komitmen badan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. 

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Pencapaian tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja bersama agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Proses penilaian dilakukan secara berjenjang dan komprehensif. UIN RIL terlebih dahulu mengikuti tahapan Self Assessment Questionnaire (SAQ) untuk mengukur kepatuhan terhadap standar keterbukaan informasi publik. 

Tahapan selanjutnya adalah presentasi uji publik, Rektor UIN RIL didampingi Kepala Biro AAKK memaparkan kebijakan, inovasi, dan praktik layanan informasi yang telah dijalankan.

Dari rangkaian penilaian tersebut, UIN RIL meraih nilai akhir 94,24 dan ditetapkan sebagai badan publik Informatif.

Pada 2025, KIP menilai 387 badan publik dari tujuh kategori, yakni kementerian, lembaga negara atau lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, dan partai politik.

Penilaian dilakukan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan klasifikasi nilai Informatif (90–100), Menuju Informatif (80–89,9), Cukup Informatif (60–79,9), Kurang Informatif (40–59,9), dan Tidak Informatif (<39>

Hasil penilaian menunjukkan sebanyak 197 badan publik meraih predikat Informatif pada tahun 2025.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)