Dedengkot Partai Ini Ngotot Cari Kaos #GantiPresiden2019, Alasannya Bikin Geleng Kepala
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan masyarakat memilik hak untuk mengekspresikan keinginan calon pemimpinnya di masa yang akan datang
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan masyarakat memilik hak untuk mengekspresikan keinginan calon pemimpinnya di masa yang akan datang, salah satunya dengan membuat kaos dengan tagar #GantiPresiden2019.
Fadli bahkan mengaku ingin segera memakai kaos tersebut bila memilikinya.
"Ya kalau soal itukan hak dari masyarakat, saya juga kalau ada kaosnya segera saya pakai itu kaosnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (9/4/2018).
Baca: Ungkapan Cinta Teuku Wisnu Ke Shireen Sungkar Yang Sedang Hamil Bikin Meleleh

Menurut Fadli partainya sangat setuju dengan keinginan mengganti presiden yang dieksepreskan melalui tagar #GantiPresiden2019. Karena bagi Gerindra, Indonesia bisa kacau bila Joko Widodokembali terpilih dalam Pemilu presiden mendatang.
"Bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti presiden kalau engga ya kita kacau ini Indonesia kedepan secara ekonomi ya karena kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan," katanya.
Baca: Dapat Rapor Merah, Kabupaten Pesawaran Teken MoU dengan Ombudsman
Fadli mencontohkan kebijakan pemerintahan Jokowi mengenai tenaga kerja. Pada saat masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan kerja yang luas, pemerintah justru membuka keran tenaga kerja asing di Indonesia.
Padahal seharusnya pemerintah melakukan proteksi terhadap ekspansi tenaga kerja asing di Indonesia.
"Itu salah satu kebijakan yang sangat ironis. dan menurut saya ini tidak pro rakyat. dan saya kira serikat-serikat pekerja, yang saya tahu itu melakukan protes terhadap aturan ini. Seharusnya ketika kita kuat ya kita boleh saja ekspansif kebijakan itu. ketika kita lemah kita harusnya protektif," katanya.
Selain itu dalam masalah pangan. Fadli mengatakan Indonesia harusnya melakukan proteksi dengan tidak melakukan impor ketika kondisi pangan sedang lemah. Pemerintah harus memproteksi petani dengan menyuplai sejulah bantuan untuk meningkatkan produksi.
"Jadi kalau misalnya dalam sebuah persaingan pangan itu kita ini lagi lemah ya kita harus protektif pada petani kita, tidak boleh impor. Tapi ketika kita lagi kuat, produksi lagi naik-naiknya kita harus ekspansif membuka akses pasar diluar supaya menerima produk dari indonesia," katanya.