Belum Ada Penolakan, Diskes Tanggamus Teruskan Imunisasi MR
Diskes Tanggamus mengaku masih tetap melaksanakan imunisasi MR sambil menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan.
Penulis: Tri Yulianto | Editor: Daniel Tri Hardanto
Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Pemkab Tanggamus mendukung pelaksanaan imunisasi measles dan rubella (MR).
Menurut Asisten III Bupati Tanggamus Firman Rani, sikap pemkab menyerahkan sepenuhnya polemik imunisasi MR ke Dinas Kesehatan Tanggamus.
"Sikap kami serahkan ke diskes. Sebab, instansi itu yang mengerti kandungan vaksin. Maka baik tidaknya diserahkan ke diskes," kata Firman, Jumat, 3 Agustus 2018.
Ia mengaku dengan adanya polemik saat ini pemkab tidak ingin ada yang dirugikan. Apabila merugikan, jangan diteruskan. Sebab, kaitannya untuk keselamatan generasi penerus.
Baca: Gubernur Lampung Buka Suara Soal Imunisasi MR
Diskes Tanggamus mengaku masih tetap melaksanakan imunisasi MR sambil menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan.
"Kami tetap meneruskan karena ini program nasional. Sambil melaksanakan, kami juga tunggu instruksi pusat. Jika diputuskan berhenti, maka dilakukan. Jika tidak ada, maka tetap dilaksanakan," kata Kabid Pencegahan, Pengobatan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Diskes Tanggamus Taman Prasi.
Menurut Taman, jika ada penolakan harus dibuat secara resmi melalui surat untuk tanda bukti. Jangan sekadar mengeluarkan penyataan belaka tanpa bukti.
"Kemudian kalau menolak, sebaiknya bersifat personal. Tidak perlu menghasut pihak lain agar mengikutinya. Kami juga menghormati penolakan itu," kata Prasi.
Baca: Jawaban Diskes Lampung Soal Pro-kontra Imunisasi MR
Diskes Tanggamus tidak memberikan imunisasi MR apabila ada anak yang memiliki alergi berat terhadap vaksin. Kemudian jika untuk penundaan, apabila saat akan diimunisasi sedang sakit, nanti saat sembuh baru bisa diberikan.
Prasi menegaskan, imunisasi MR bertujuan demi menyelamatkan, mencegah kecacatan dan kematian akibat penyakit rubella. Ini sudah dipersiapkan secara matang dari pusat sampai daerah dengan anggaran yang besar.
"Semoga polemik ini segera ada keputusan dari pusat, untuk memberi kekuatan teman-teman di lapangan yang melaksanakan imunisasi," ujar Prasi. (*)