KPK Awasi Pungutan Pajak di Bandar Lampung: Kami Lakukan Pendekatan Persuasif
KPK selalu melakukan pendekatan persuasif. Jika masih ada pengusaha yang bandel, maka polisi yang akan bertindak
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Heribertus Sulis
lihat foto
BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Pemkot Bandar Lampung akan menambah tapping box (alat perekam transaksi) di hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kota Tapis Berseri.
Tak tanggung-tanggung, pemkot menargetkan tambahan 200 tapping box untuk mencegah kebocoran pajak dari hotel dan restoran.
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengutarakan target itu usai sosialisasi kepada sekitar 1.000 pengusaha di Gedung Semergou, Kamis (30/8).
Baca: Baru Seminggu Bawa Motor ke Sekolah, Siswa SMK Tewas Mengenaskan
Dalam acara sosialisasi tersebut, hadir perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan.
Perwakilan komisi antirasuah secara estafet turun ke pemerintah daerah terkait sosialisasi pengoptimalan pajak sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
"Akhir tahun ini, rencananya 200 taping box terpasang di hotel, restoran, tempat hiburan, (lahan) parkiran. Tidak lain untuk meningkatkan PAD," kata Herman kepada awak media.
Menurut Herman, pihak yang akan menyediakan alat rekam transaksi itu adalah Bank Lampung.
Pihak pengusaha, jelas dia, tinggal memasang alat di tempat usahanya.
Alat tersebut akan merekam setiap transaksi pembayaran, sehingga pajaknya terdeteksi.
"Setiap tahun, di masa kepemimpinan saya, PAD selalu meningkat. Dari awal saya memimpin, PAD di sini Rp 85 miliar. Sekarang, alhamdulillah meningkat jadi Rp 700 miliar," ujar Herman.
"Dapat saya pastikan, dengan alat ini, tidak ada lagi (pengusaha) yang main dua buku," imbuhnya.
Sementara Koordinator Wilayah Sumatera II Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution menjelaskan, pengusaha harus menaati aturan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Merujuk UU ini, setiap pengusaha wajib membayar pajak sebesar 10 persen dari harga penjualan.
"Tidak ada wajib pajak yang tidak mau menaati aturan. KPK selalu melakukan pendekatan persuasif. Jika masih ada pengusaha yang bandel, maka polisi yang akan bertindak," katanya.
