6 Fakta Menarik Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Belum Tentu Kalimantan hingga Butuh Rp 466 T

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ibukota Negara Republik Indonesia dipastikan akan dipindahkan dari DKI Jakarta.  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ada 3 (tiga) kandidat yang akan dipilih sebagai calon Ibu Kota Negara RI, pengganti kota Jakarta.

Ketiga kandidat itu, bisa di Sumatra, Sulawesi, atau di Kalimantan.

Kota mana yang akan dipilih pemerintah sebagai ibukota negara? berikut sejumlah fakta tentang kabar mengejutkan ini.

“Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah tapi juga yang di barat kurang,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai makan siang bareng buruh saat melakukan kunjungan ke pabrik sepatu PT KMK Global Spors, di Kel. Talagasari, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4) siang.

1. Belum Tentu di Kalimantan

Saat disebut Kalimantan, Presiden Jokowi menjawab dengan nada bertanya, Kalimantan kok di tengah-tengah.

“Tapi ini ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detil meskipun  tiga tahun ini kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, gempa bumi seperti apa,” ujar Presiden,

Selain itu, lanjut Presiden, juga dicek nanti pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan.

Sehingga semua hitungan ini, semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan lagi kepada dirinya, baru saya putuskan.

2. Konsultasi ke DPR RI

Menurut Kepala Negara, keputusan untuk memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta tentu saja nantinya akan dikonsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk kita bekerja.

Demikian juga soal regulasi, menurut Presiden, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya.

Kalau sudah matang nanti diputuskan.  “Tetapi ini adalah nanti tetap harus dikonsultasikan ke DPR,” tegasnya.

Sebelumnya terkait rencana pemindahan Ibu kota negara itu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah tidak berpikir hanya untuk sekarang saja. Namun, lanjut Presiden, berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, berpikir 100 tahun yang akan datang.