Terjadi Penurunan Anggaran 3,183 Persen Pada APBD 2017
Turunnya anggaran terjadi antara lain pada dana perimbangan sebesar 0,11 persen.
Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - DPRD Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat paripurna, dengan agenda pandangan dari fraksi tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2017, Selasa (1/11).
Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Lampura, Rachmat Hartono dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Lampura, Sri Widodo. Sedangkan anggota yan hadir sebanyak 28 orang.
Fraksi PDIP dibacakan oleh Jupi Sunandar, perlu langkah berani untuk mengelola anggaran, dan efisiensi penggunaan anggaran, SKPD menggunakan anggaran sebaiknya dengan baik.
Mengusulkan kebijakan KUA mengarahkan kepada pertanian, perkebunan dan usaha kecil menengah. Karena itu fraksi PDI P meminta agar belanja hibah Rp 55 M, dikurangi menjadi Rp 7,5 M.
Nurdin Habim, juru bicara fraksi partai Gerindra. KUA PPAS langkah awal. Dalam proses penyusunan anggaran, pencapaian selama tahun 2016, dibandingkan dengan tahun 2015, menjadi tolak ukur.
Nurdin menuturkan pada APBD tahun 2017 mendatang terjadi penurunan anggaran sebesar 3,183 persen, turunnya anggaran terjadi antara lain pada dana perimbangan sebesar 0,11 persen. Besar harapannya, dapat menekan anggaran, dan penyesuaian anggaran sesuai dengan rasio APBD tahun 2017.
Joni Bedyal, juru bicara fraksi partai Demokrat, terkait dengan beberapa permasalahan,
Lemahnya pengawasan aparatur dibawah. Kiranya pemda mengambil sikap untuk perizinan.
Kemudian, agar kiranya SKPD membawa RKPD, untuk dibahas dengan anggota DPRD.
Terkait adanya pungli di jalan mulai dari kecamatan Bunga Mayang hingga Kotabumi agar ditertibkan.
Juru bicara fraksi Golkar dibacakan M. Muklis, mengataka KUA PPAS merupakan impelementasi pemerintah yang berkesinambungan. Mengalokasikan program yang bermanfaat. Dari tahun ketahun, masalah kemiskinan merupakan yang sudah menjadi perhatian pemkab Lampura.
Disiplin PNS sudah semakin meningkat, dibidang infrastruktur, agar kiranya memperhatikan kualitas dari pembangunan infrastruktur seperti jalan.
Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, ada beberapa yang menjadi perhatian pihaknya, seperti mengelola parkir di RSU Ryacudu Kotabumi. Mengingat, parkir di tempat itu sudah padat, maka diperlukan sistem parkir secara elektronik.
Agus membacakan secara lisan. PAN tidak menyampaikan pandangan, dan tidak ada wakilnya.
PKB, secara Emil Kartika menyampaikan secara tertulis. Fraksi restorasi, tidak sampaikan secara lisan, dan disampaikan secara tertulis, yang di Wakili olehTriyono. (ang)
