Disahkan, Ini Total Nilai APBD Lampung Utara Tahun Anggaran 2018

DPRD Lampung Utara mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun 2018 menjadi Perda APBD‎.

Disahkan, Ini Total Nilai APBD Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
Tribunlampung/Anung
Pengesahan APBD Lampung Utara 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - DPRD Lampung Utara mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun 2018 menjadi Perda APBD‎, pada Senin (27/12/2017). "Kemarin sudah disahkan oleh DPRD," kata sekretaris DPRD Adrie, Kamis (28/12).

‎Rencananya, nota keuangan APBD setempat akan di antarkan ke provinsi Lampung, guna dilakukan evaluasi. Total nilai APBD Lampura tahun anggaran 2018 mendatang mencapai Rp1.897.967.275.936‎.

Baca: Dishub Cabut Semua Traffic Light di Bawah Flyover Mal Boemi Kedaton

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sidang paripurna pengesahan Perda APBD ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Rachmat Hartono dan dihadiri 41 anggota DPRD. Dari pemerintah, hadir Wakil Bupati Sri Widodo.

Baca: Demi Wajah bak Bintang Korea, Pria Brasil Jalani 10 Kali Operasi Plastik, Seperti Ini Jadinya

Tri mengatakan, pembahasan yang mereka lakukan ini menggunakan pelbagai bahan seperti nota keuangan, dokumen RAPBD, hasil rapat konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ‎hasil rapat seluruh komisi - komisi dengan para Organisasi Perangkat Daerah.

"Hasilnya, ‎Panja berkesimpulan perlu ada penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah dan lebih memprioritaskan pelbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat," katanya.

Menurut Tri, RAPBD Lampura tahun 2018 mendatang mencapai Rp1.897.967.275.936‎. Adapun sumber pendapatan RAPBD 2018 antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp133.231.503.583, dan dana perimbangan sebesar Rp1.323.932.496.797, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 440.803.275.556.

APBD ini sendiri terbagi dalam dua bagian belanja daerah, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan total Rp1.877.056.834.286. Belanja tidak langsung diperkirakan mencapai Rp1.135.187.831.060, sedangkan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp741.869.003.226.

Usai pembacaan laporan tersebut, Syamsu Nurman dari Fraksi PKB melakukan interupsi kepada pimpinan sidang. Syamsu mempertanyakan besaran anggaran tak terduga dalam RAPBD tahun 2018 yang mencapai Rp120 Miliar. Menurutnya, harus ada penjelasan konkret terkait anggaran itu agar tak ada persoalan di kemudian hari."Saya hanya mengingatkan supaya tidak terjadi apa - apa di kemudian hari," tegas Syamsu.

‎Setelah interupsi itu, Rachmat Hartono kemudian melanjutkan sidang dan mempertanyakan kepada para koleganya ‎apakah RAPBD ini dapat ditingkatkan menjadi Perda APBD.

"Apakah RAPBD ini dapat disetujui dan ditingkatkan statusnya menjadi Perda?" tanya Rachmat yang langsung dengan perkataan setuju oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.
Setelah disetujui, Rachmat kemudian mempersilakan Wakil Bupati Sri Widodo menyampaikan pendapat akhirnya tentang RAPBD.

Dalam rilis yang diterima dari humas Pemkab Lampura, Sri Widodo ‎menyampaikan, dengan persetujuan RAPBD ini maka dalam waktu yang tak lama lagi, APBD Lampura tahun 2018 akan memiliki landasan hukum. Namun, sebelum itu, RAPBD ini masih harus dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuannya, supaya pelbagai kebijakan yang akan dilakukan ol‎eh Pemkab dapat selaras dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta peraturan yang lebih tinggi.

"Semoga berbagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran daerah dan masyarakat dapat menjadi ladang amal bagi kita semua. Mari perkuat dan perkokoh jalinan kerja sama demi mewujudkan kemajuan yang semakin baik lagi," harap dia.‎ (ang)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved