Breaking News:

Sambangi DPD RI, Begini Harapan Warga Way Dadi

Tujuannya membahas dan mencarikan solusi terkait sengketa tanah antara warga Way Dadi dan Pemrov Lampung.

Penulis: Romi Rinando | Editor: Daniel Tri Hardanto
Warga Way Dadi melakukan aksi penutupan jalan beberapa waktu lalu. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Warga tiga kelurahan di Kecamatan Sukarame berencana menyambangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu, 31 Januari 2018.

Mereka memenuhi undangan pertemuan untuk membahas kelanjutan konflik lahan di Way Dadi.

Warga yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah dari Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya itu berharap rapat dengar pendapat yang digagas DPD RI dapat memberi kepastian bagi 5.306 kepala keluarga yang menghuni lahan tersebut. 

Baca: Pasar Smep Dilanjutkan, Siapa Pengembangnya?

Ketua Pokmas Armin Hadi mengatakan,  pertemuan di  DPD RI sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik  DPD RI  yang dipimpin Gafar Usman ke Lampung beberapa waktu lalu. Tujuannya membahas dan mencarikan solusi terkait sengketa tanah antara warga Way Dadi dan Pemrov Lampung. 

“Perjuangan masyarakat Way Dadi mendapatkan keadilan agraria melalui pokmas sampai saat ini belum ada titik terang. Maka kami berharap besok ada angin segar dan kepastian  penyelesaian masalah ini,”  kata Armin, Selasa, 30 Januari 2018. 

Baca: Warga Ingin Dialog DPD Soal Sengketa Lahan Way Dadi Jangan seperti Lagu Lama Kaset Baru

Menurut dia, kehadiran pemerintah baik pusat dan Pemprov Lampung dalam RDP diharapkan membawa solusi atas kepastian hukum bagi  5.306 KK di tiga kelurahan tersebut. 

Apalagi, kata dia, selama ini mereka sangat terbebani dengan status kepemilikan tanah yang ditempati. Karena lahan tersebut diklaim sebagai aset negara. Jika ingin memiliki, mereka harus membayar kepada negara sesuai nilai jual objek pajak (NJOP). 

Armin menjelaskan, masyarakat Way Dadi sudah empat kali melakukan audiensi dengan para senator di gedung DPR RI dan DPD Lampung. Ia sangat berharap pertemuan di DPD besok juga dihadiri gubernur Lampung. 

“Kami semua masyarakat yang tergabung dalam Pokmas Way Dadi Pemerintah Lampung bisa hadir dan tidak diwakilkan. Agar pertemuan ini benar-benar membawa solusi jaminan kepastian bagi 5.306 KK yang tinggal di tiga kelurahan itu,” pungkasnya.

Ketua DPD RI asal Lampung Andi Surya membenarkan pihaknya menggagas pertemuan bersama warga Way Dadi. Selain aset Way Dadi, juga akan dibahas masalah lainnya. 

“Besok ada juga dari Forum Masyarakat Bersatu Pidada Panjang, Forum Masyarakat Bersatu Warga Sawah Besar, perwakilan masyarakat Desa Branti, dan stakeholder lainnya, dari kementerian juga. Soal solusi apa yang akan kita bahas, itu masih akan dirapatkan besok,” ujar Andi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved