Prinsip Enam Tepat Terpenuhi Lewat Penebusan Bilsys

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Billing System (Bilsys) PT Bank Lampung di tahun 2018. Sebab, ketersediaan pupuk yang memadai merupakan sumber dari kesejahteraan petani.

Distribusi Bilsys tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 99 tahun 2016 tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung.

Baca: GRAFIS: Apa Sih Bedanya Garam Konsumsi dan Garam Industri?

Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Lampung saat ini sudah melaksanakan program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Billing System (Bilsys) PT Bank Lampung di tahun 2018.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung, Maria, saat diwawancara, Kamis (8/3/2018).

Baca: Tak Perlu Perawatan Mahal, Bawang Merah Juga Ampuh Bikin Wajah Glowing, Ini Caranya

"Ya untuk yang sudah mengikuti program Bilsys tersebut ada sebanyak 11 kabupaten/kota di Lampung. Untuk percontohan di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) di Kecamatan Candipuro dan berkembang lagi empat kecamatan yakni Palas, Ketapang, Penengahan, dan Sragi," terangnya.

Ke-11 kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Lamsel terdiri lima kecamatan, Lampung Timur (Lamtim) satu kecamatan, Metro lima kecamatan, Pringsewu satu kecamatan, Pesawaran satu kecamatan.

Kemudian, Lampung Barat (Lambar) sebanyak satu kecamatan, Pesisir Barat satu kecamatan, Tulang Bawang Barat (Tubabar) tiga kecamatan, Tulang Bawang satu kecamatan, Tanggamus satu kecamatan, dan Way Kanan satu kecamatan.

"Yang belum melaksanakan tinggal empat kabupaten lagi dan masih proses persiapan yakni Lampung Utara (Lampura), Lampung Tengah (Lamteng), Mesuji, dan Bandar Lampung (Balam). Ya untuk yang belum kendalanya seputaran database, rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan lainnya. Karena kalau satu kecamatan diikutsertakan program ini misal ada 50 kelompok, maka harus semuanya ikut," jelasnya.

Keuntungan dari penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Bilsys ini bagi petani antara lain, sambung Maria, pupuk yang diterima sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu.

"Kemudian, harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan kepastian ketersedian pupuk bersubsidi untuk kelompok tani, sedangkan untuk distributor dan pengecer, mempermudah pencatatan dan tertib pelaporan," paparnya.

Syarat agar kelompok tani dapat mengikuti program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Bilsys tentunya harus memiliki nomor rekening untuk kelompok tani bekerjasama dengan Bank Lampung.

Begitu, petani membayar ke bank maka secara otomatis uangnya langsung terdistribusi ke distributor dan kios yang sudah bekerjasama di wilayah kelompok tani tersebut. "Jadi sudah gak manual lagi. Pembayaran di bank dan ngambil barangnya di kios," katanya.

Bahkan bisa juga ditebus secara online melalui handphohe berbasis android dengan membuka halaman wwwpupuklampung. Masing-masing kelompok tani akan mendapatkan user id dan password.

"Jadi dengan ini ada semacam edukasi bagi petani dan kalau ada kelompok tani yang belum bisa, maka bisa minta bantuan penyuluh. Ya kesulitannya, memamg sumber daya manusia (SDM) lemah maka diberi pemahanan seperti password harus dirahasiakan jangan disebar dan dampak positif petani sudah tidak buta teknologi informasi," paparnya.

Rencananya program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Bilsys pada tahun 2018 akan dilaksanakan di semua BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di kecamatan.

"Nanti akan diminta semua minimal satu kabupaten, ada satu kecamatan yang melaksanakan sebagai percontohan. Dengan harapan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak bisa dimainkan jatah pupuk untuk petani karena sudah terkunci dengan sistem pada program tersebut," ujarnya.

Kepala Seksi Alat Mesin Pertanian(Alsintan) Pupuk Pestisida dan Pembiayaan Dinas TPH Provinsi Lampung, Sugiarti menyatakan alokasi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk wilayah Lampung pada tahun 2018 sebanyak 257.790 ton dan jenis SP-36 berjumlah 45.150 ton.

"Lampung juga mendapatkan alokasi pupuk bersubsi di jenis ZA sebesar 17.980 ton, NPK 153.140 ton dan organik 28.420 ton," jelasnya.

Pengalokasian pupuk bersubsidi tersebut, sambung Sugiarti, didasarkan pada Permen Pertanian Nomor : 47/Permentan/SR.310/12/2017 tertanggal 19 Desemeber 2017.

"Kita awalnya menerima surat keputusan (SK) menteri pertanian (Mentan) terkait alokasi pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian, dirubah menjadi SK kepala dinas tanamanan pangan, dirinci per kabupaten perjenis pupuk," terangnya.

Lalu, pembagian pupuk bersubsidi kabupaten berdasarkan potensi lahan. Kalau potensi luas tentunya akan mendapatkan lebih banyak misal Lampung Tengah (Lamteng) tentu berbeda dengan Lampung Timur (Lamtim).

"Kemudian, SK kepala dinas diturunkan menjadi SK kabupaten tentang alokasi itu untuk dirinci perkecamatan. Nah, di situlah nantinya dibagi perkelompoknya," paparnya.

Lanjut Sugiarti menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan untuk seluruh kabupaten/kota di Seluruh Provinsi Lampung dapat mengikuti program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Billing System (Bilsys) di tahun 2018.

"Ya memang untuk program penebusan lewat Bilsys ini belum semua ikut. Namun, di tahun 2017 lalu, sudah ada sebanyak tujuh kabupaten kota yang ikut dengan total sebanyak 1.133 kelompok," terangnya.

Semua kabupaten/kota di Lampung di tahun 2018 rencananya dapat ikut serta penebusan pupuk subsidi lewat Bilsys dan ada tambahan di Kabupaten Pringsewu sebanyak dua kecamatan dengan total keseluruhan 255 kelompok dan Kabupaten Tubabar bertambah dua lagi dengan jumlah sebanyak 351 kelompok.

"Nah untuk kabupaten yang lain saat ini masih proses menyusun data RDKK karena kendalanya biasanya data RDKK belum mantap, SDM kurang, ada lokasi yang memang susah sinyal, dsb," jelasnya.

Kegiatan program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Bilsys agar berjalan maksimal tentu perlu SDM bagus dan sarana prasarana seperti sinyal dan bank juga harus siap.

"Ya untuk semua kecamatan yang tahun 2017 lalu ikut pasti sudah siap untuk ikut di tahun ini karena sudah mempersiapkan data. Kami harapkan semua kabupaten yang ada di Lampung untuk dapat ikuti program ini sehingga tidak terjadi kelanggkaan pupuk," tandasnya.

Kepala UPT Candipuro, Legiem, menuturkan, sebanyak 284 kelompok tani di wilayahnya saat ini sudah mengikuti program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Billing System (Bilsys) PT Bank Lampung terhitung sejak tahun 2016 lalu.

"Ya petani kami merupakan percontohan dalam program penebusan pupuk bersubsidi ini dan tahun ini akan terus berlanjut," terangnya.

Ia menyatakan beragam manfaat yang dirasakan ketika melaksanakan program penebusan pupuk bersubsidi dengan program Bilsys tersebut di antaranya ada jaminan mendapatkan pupuk sesuai jumlah yang ditebus, harga, waktu, dan tempat.

"Dan tentunya jika pemupukan dilakukan oleh para petani sudah tepat waktu maka bisa meningkatkan dari pada hasil pertanian," kata Legiem.

Harus Punya Komitmen Tertulis

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, menyatakan kebijakan program penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi Billing System (Bilsys) PT Bank Lampung menjadi rancu jika petani atau kelompok tani sudah membayar dengan masuk ke dalam sistem namun penyaluran melalui distributor.

"Sementara, untuk masalah kelangkaan dan permainan harga pupuk, maka pastikan dulu siapa distributor"

"Sebab, jika distributor adalah koordinator atau anggota dari kelompok tani maka harus dipastikan yang bersangkutan mempunyai komitmen tertulis dengan seluruh anggota kelompok terhadap ketersediaan pupuk yang sudah diorder dan transparansi atas transaksi yang akan dan telah dilakukan," paparnya.

Akan Tetapi jika distributor bukan bagian dari petani atau kelompok tani, maka kelangkaan dan permainan harga pupuk potensinya sangat besar terjadi.

"Sebab perputaran barang dan uang dalam pandangan distributor seperti ini kemungkinannya harus cepat, kalau tidak mereka merasa rugi karena perputarannya lamban atau uangnya "mendep" di barang tersebut," tukasnya. (*)