Yusuf Kohar Ditantang Cicil Tunggakan Biling SMP Rp 11,8 Miliar 

Laporan Wartawan Tribun Lampung : Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG  -  Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan meminta  Pemerintah Kota  Bandar Lampung memprioritaskan melunasi tunggakan dana bina lingkungan  tahun 2017 sebesar Rp 11,8 miliar yang  hingga kini belum kunjung dibayarkan  

Menurut Handrie Kurniawan,  komisi IV mendapatkan keluhan hampir dari seluruh kepala sekolah menengah pertama di Bandar Lampung yang kesulitan membiayai kegiatan sekolah akibat mandeknya dana biling tahun 2017.

Baca: Survey Lokasi, Ini Tempat yang Dipilih Syahnaz-Jeje Govinda Mengucap Janji Suci

 “Banyak kepala sekolah mengeluh kepada saya  mereka kesulitan dana. Sampai ada sekolah  yang ngutang, karena dana biling tahun 2017 belum dibayar, apalagi yang tahun 2018.  Ada sekitar 80 ribu lebih siswa biling SMPN di Bandar Lampung,“ kata Handrie kepada tribun seusai rapat dengan para kepala sekolah SMPN di Bandar Lampung, Senin (26/3).

Baca: Bikin Heboh Lagi, Deddy Corbuzier Ungkap Uang Gelap Yang Diterima Para Artis dari Hasil Menipu

 Handrie meminta  pelaksana tugas Wali Kota Bandar Lampung  Yusuf Kohar mengeluarkan kebijakan  bisa mencicil tunggakan biling agar kegiatan sekolah bisa berjalan. “Kita minta pLt punya kebijakan berani. Kalau belum bisa bayar penuh  minimal  dicicil tiga bulan dulu,”  tegas legislator PKS ini.

 Dia menjelaskan tungakan dana biling SMPN sudah berjalan sejak  Juni 2017, padahal biling merupakan  program unggulan  pemerintah kota.  “Kita berharap pemerintah bisa membayarkan dana ini.  Kalau alasan belum ada uang kita  dorong juga  Pemprov Lampung bisa bayar dana bagi hasil milik pemkot,” tegasnya. (*)