Tagih DBH Rp 151 Miliar, Banang Pede Temui Kemendagri karena Didukung KPK

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, upaya pihaknya menemui Mendagri tidak ada kaitannya dengan politik.

Tagih DBH Rp 151 Miliar, Banang Pede Temui Kemendagri karena Didukung KPK
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/ROMI RINANDO
Juru bicara Banang DPRD Kota Bandar Lampung Barlian Mansyur 

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -  Belum dikucurkannya dana bagi hasil (DBH) milik Pemkot Bandar Lampung oleh Pemerintah Provinsi Lampung membuat DPRD kesal.

Untuk itu, Badan Anggaran DPRD Bandar Lampung berencana mendatangi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 April 2018.

“Hasil konsultasi kita dengan pimpinan DPRD, kami sepakat akan menemui Kemendagri agar masalah DBH pemkot yang ditahan pemprov selesai. Apalagi DBH mendapat perhatian serius dari KPK. Saat KPK datang ke DPRD kota. Jadi langkah pemkot menagih hak sudah tepat,” kata juru bicara Banang DPRD Kota Bandar Lampung Barlian Mansyur via ponsel Minggu, 15 April 2018.

Baca: Barcelona Patahkan Rekor Berusia 38 Tahun

Barlian menjelaskan, upaya Banang menemui Kemendagri untuk berkonsultasi. Selain itu, meminta Mendagri ikut turun tangan menyelesaikan polemik DBH milik pemkot. Dalam periode 2016-2018, DBH pemkot yang belum dibayarkan mencapai Rp 151 miliar.

“Kita minta Mendagri langsung turun tangan. Karena kami sudah melakukan berbagai upaya. Terakhir, surat dari kementerian sudah turun, tapi belum ada respons. Ini menyangkut hak warga Bandar Lampung. Apalagi dari 15 kabupaten/kota, hanya Bandar Lampung yang tidak dibayarkan,” tegas Barlian.

Baca: Di Tempat Ini, Puntung Rokok Dihargai Rp 79 Ribu per Kg

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, upaya pihaknya menemui Mendagri tidak ada kaitannya dengan politik. Alasannya, DBH adalah hak masyarakat Bandar Lampung. Apalagi saat ini banyak kewajiban pemkot yang belum bisa dipenuhi, mulai dari insentif ketua RT, guru mengaji, dana Biling, dan lainnya.

“Kemarin sudah lihat Kepala Satgas KPK Pak Coki (sapaan Adlinsyah Malik Nasution) datang ke DPRD. Dia bilang, DBH itu hak. Apa yang menyangkut hak harus ditunaikan. Begitu pula dengan kewajiban. Intinya, kami meminta hak. Apalagi DBH itu juga masuk di APBD,” pungkas politisi yang tiga periode duduk di DPRD Bandar Lampung ini. (*)

Penulis: Romi Rinando
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved