Dugaan Politik Uang Pilgub Dibawa ke Rakor, Istri Cagub Sampai Gebrak Meja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG  - Pemandangan tak biasa terjadi dalam rapat koordinasi di DPRD Lampung, stakeholder Pilkada Jumat, 29 Juni 2018 sore.

Dalam rapat yang dihadiri KPU Lampung, Bawaslu Lampung, kepolisian, dan kejaksaan itu diwarnai ketegangan.

Anggota DPRD Lampung Eva Dwiana terlihat bersuara lantang.

Baca: Ridwan Kamil Unggul di Pilgub Jabar, Guru Ini Dipecat Yayasan Tempatnya Mengajar Via WA

Bahkan, istri calon gubernur Lampung nomor urut  2 Herman HN ini juga menggebrak meja.

Ia mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak mampu menyelesaikan perkara dugaan politik uang di Pilgub Lampung.

Padahal, menurut dia politik uang terjadi di mana-mana.

“Kalau gini, gak usah kita capek-capek melaksanakan pilkada. Selama ini saya diam, saya tutup mata, tutup kuping apa yang dikomentari Mas Nanang (Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono) dan Mbak Khoir (Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah),” kata Eva.

”Semua tidak cukup bukti. Di Lamsel, ada yang melaporkan (praktik politik uang) dibilang gila. Ini kelakuan dua periode seperti ini,” tandasnya.

Wanita yang biasa disapa Bunda Eva ini mengaku tidak mempermasalahkan hasil atau siapa pun yang memenangi pilkada.

Baca: Persib Vs Persija, Begini Prediksi Laga Menurut Eks Bintang Maung Bandung

Namun, ia menyayangkan banyaknya laporan dugaan kecurangan yang tidak bisa ditangani oleh Bawaslu.

“Saya tidak meragukan siapa yang kalah menang. Itu biasa, kompetisi.  Kalau gitu, semua jadi panwas saja. Semua jadi KPU. Semua jadi pengamanan.

Kemarin saya tanya masih baik. Bagaimana kasus ini, Mbak Khoir? Tetapi, sekarang uang ada di mana-mana,” ujar Eva seraya menunjuk Bawaslu dan KPU.

Silakan Laporkan

Suasana ruang rapat koordinasi KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan bersama DPRD Lampung berlangsung panas, pasca lelgislator DPRD Lampung Eva Dwiana Herman HN ‘menyemprot’ Bawaslu yang dianggap tidak mampu menuntaskan masalah politik uang.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah menjelaskan,  selama masa  tenang, mereka melakukan patroli pengawasan di 15 kabupaten/kota.

Baca: Artis Tik Tok Bowo Alpenliebe Gelar Meet and Greet dengan Fans,10 Fakta Tentang Bowo!

“Tidak benar jika Panwas kita tidak menemukan ada politik uang, perlu diketahui bahwa di masa tenang semua pasangan calon juga melotot.

Jadi jika dugaan pelanggaran itu sudah ditemukan, Panwas kami memeroses bukan lagi menemukan,”  kata Khoir dihadapan legislator Provinsi Lampung, Jumat petang.

Menurut Khoir, sampai sore ini di delapan kabupaten/kota mereka memeroses 13 temuan dan laporan politik uang.

Rinciannya Tanggamus 4 laporan, Bandar Lampung 1 laporan, Lampung Tengah 3 laporan, Pesawaran 1 laporan, Pringsewu 1 laporan, dan Lamtim 1 laporan, yang sedang dalam proses penelusuran.

Kemudian Pesbar 1 laporan dan Lamsel 1 laporan.

Baca: Minyak Sawit Tumpah di Sungai dan Mengalir ke Laut, Walikota Herman HN: Cari Pengusahanya

“Sebanyak 13 ini terdiri dari laporan dan temuan. Dalam prosesnya tentu tidak bisa ada temuan kita langsung kita hukum, ada proses penanganannya, saya jelaskan detail agar dipahami.

 Ada namanya Sentra penegakan hukum terpadu, kepolisian, kejaksaan dan Panwas,” jelasnya.

Dalam waktu 3 hari plus 2 hari, kata Khoir, Bawaslu melakukan proses pemeriksaan.

“Setelah lima hari baru kemudian Panwas melakukan pembahasan kedua, menentukan apakah bisa naik penyidikan atau tidak.

Ini diputuskan bersama pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan. Artinya ini tiga lembaga,” tegasnya.

Untuk Tanggamus, terusnya dua laporan akan diputuskan naik ke penyidikan atau tidak. Kemudian Lamteng juga dalam proses.

“Kami tidak hanya duduk di kantor menunggu saja, kami turun ke bawah. Kalau Bapak Ibu bilang ada ribuan silahkan laporkan, karena yang kami tangani sekarang ada 13 laporan,” pungkasnya. (ben)