Sekkab Lamteng: Kami Tak Boleh Lagi Angkat Honorer, K2 dan Pegawai Harian Lepas  

Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah, Adi Erlansyah mengatakan, tidak adanya pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan aturan.

Sekkab Lamteng: Kami Tak Boleh Lagi Angkat Honorer, K2 dan Pegawai Harian Lepas   
TRIBUN LAMPUNG.CO.ID/INDRA SIMANJUNTAK
Sekretaris Daerah Lampung Tengah Adi Erlansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNGSUGIH  - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lampung Tengah pastikan tak lagi mengangkat pegawai honorer.

Bahkan, keberadaan para pegawai harian lepas itu akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Tengah, Adi Erlansyah mengatakan, tidak adanya pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan aturan.

"Berdasarkan PP Nomor 56, kami tidak diperkenankan lagi mengangkat pegawai honorer, pegawai harian lepas, K2, atau apapun itu namanya. Kami akan evaluasi juga terkait kinerja mereka di dinas tempat mereka ditempatkan," kata Adi Erlansyah.

Baca: 2,5 Jam Diperiksa KPK, Wabup Lamsel Nanang Ermanto: Pemeriksaan Biasa

Evaluasi dilihat dari tingkat kehadiran mereka. Menurut Adi, tingkat kehadiran tenaga honorer adalah 70 persen.

"Apabila ada yang tingkat ketidakhadirannya melebihi 30 persen, pemerintah berhak untuk memberhentikan mereka," tegas Adi.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Yunizar, mendukung langkah tegas Pemkab Lamteng terkait absensi dan penataan kembali jumlah pegawai di dinas termasuk di badan yang ia pimpin.

"Saya pribadi mendukung. Karena kinerja pegawai ini kan mempengaruhi kinerja kantor juga. Kalau cuma malas-malasan ya buat apa, lebih baik dilakukan evaluasi posisi," terang Yunizar.

Asisten Bidang Administrasi Umum, Imam Saputra mengatakan, penataan ulang jumlah ASN di lingkungan pemerintahan setempat dikarenakan adanya ketimpangan jumlah pegawai di masing-masing dinas.

Baca: 6 Ribu Siswa SMP Negeri Terpaksa Masih Gunakan Seragam SD

"Kami akan lakukan pendataan dan penataan ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan (dinas). Pendataan dilakukan oleh Bagian Organisasi dan direncanakan akan selesai pada akhir tahun," ujar Imam Saputra.

Dikatakan olehnya, beberapa OPD rata-rata yang kekurangan jumlah pegawainya ada di kantor-kantor kecamatan terluar.

Sifatnya Mendesak

Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto mengatakan, rekrutmen tenaga honorer bisa saja dilakukan apabila sifatnya mendesak. Selain itu, rekrutmen juga hanya untuk bidang tertentu saja.

Baca: Gandeng Pemkab Lampung Tengah, Mahkamah Agung Gelar Operasi Katarak dan Hernia

"Jika mendesak seperti untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru, kalau untuk tiga itu, jika kebutuhannya kurang. Maka kami akan lakukan rekrutmen dengan jumlah yang ditentukan," kata Loekman Djoyosoemarto.

Loekman menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi kinerja, termasuk ke kecamatan-kecamatan. Ia berharap, pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak terkendala.(sam)

Editor: Safruddin
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved